Madika, Palu- Pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait rencana penghapusan honorer pada November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi , Asri, menyebut pihaknya akan berupaya mencari solusi terbaik.

“Kita tunggu dulu keputusan Kementerian PAN-RB. Nanti pasti akan kita carikan solusi terbaiklah,” ungkapnya di Palu, baru-baru ini.

Dia mengatakan ada 9.000 lebih tenaga honorer lingkup Pemprov . Olehnya harus ada solusi terbaik agar tidak terjadi PHK massal dan demi menghindari penambahan angka pengangguran di .

Sebelumnya, Kepala Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi , H Syarifuddin, mengungkapkan keberadaan tenaga honorer sangat membantu beban kerja organisasi perangkat daerah.

BACA JUGA  Gubernur Sulteng Optimis Timnas Indonesia Kalahkan Uzbekistan

“Tenaga honorer masih sangat kita butuhkan,” ungkapnya di Palu.

Syarifuddin menjelaskan banyak beban kerja yang ditangani honorer tidak terakomodir dalam porsi jabatan , baik PNS maupun (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dengan kondisi tersebut sehingga tenaga honorer diberdayakan membantu .

“Jadi memang kerja mereka (honorer) yang tidak bisa ditangani oleh pegawai negeri, misalnya IT programer,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin menyebut ada 9.000 lebih honorer lingkup . Dari jumlah tersebut, terbanyak sebagai guru di SMA dan SMK se-. Kata dia, BKD masih menunggu kebijakan pemerintah pusat atas nasib para honorer. Sebab penghapusan honorer mulai November mendatang tinggal tiga bulan lagi.

BACA JUGA  Komisi Informasi Dorong Lahirnya Perda KIP di Sulteng

“Saya mengharapkan para tenaga honorer tidak perlu resah dan harus tetap bekerja sesuai tugas masing-masing,” tandasnya.

Penulis : Mikel