Kerja Sama BNPB – BPBD Sulteng, Dibentuk Fasilitator Tangguh Kebencanaan
Madika, Palu – Dalam rangka mendukung penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI melalui Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project/IDRIP) menggelar giat Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat kepada desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah pada salah satu hotel di Kota Palu.
Program itu bertujuan membentuk penduduk desa/kelurahan tangguh terhadap bencana alam khususnya gempa bumi dan tsunami.
BNPB bersama BPBD Sulteng sebelumnya melakukan rekrutmen fasilitator sebagai rangkaian kegiatan, dan berhasil merekrut sebanyak 42 orang asal Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sekaligus tiga daerah tersebut adalah sasaran kegiatan.
Pantia kegiatan pun membuat pembekalan atau pelatihan kepada Fasilitator Desa/Kelurahan terpilih untuk memperkuat pemahaman tentang kebencanaan dan teknik fasilitasi di masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Akris Fattah Yunus, dalam sambutannya di giat itu berkata, tugas utama seorang Fasilitator adalah pendamping guna mendorong desa intervensi tangguh atas kebencanaan.
“Jadi komiu nanti dilatih oleh Fasilitator yang lebih dulu jadi langsung dari BNPB RI, (tentang) apa tugasnya ketika ke desa atau kelurahan itu melakukan tahapan apa agar betul-betul (jadi) desa Tangguh,” ucap Akris.
Penyusunan tindakan kerangka kerja desa tangguh bencana itu menurut Akris harus memegang dokumen risiko bencana.
Sementara dokumen acuan itu disebut Akris tak maksimal dilakukan bila tidak dibarengi suatu kebijakan Pemda setempat.
“Kebijakannya apa? yakni buat dalam bentuk regulasi. (Contoh) kalau desa buat Perdes, nah kalau sudah Perdes itu semua sudah merasa meliki dokumen itu,” ucapnya.
Giat tersebut juga digelar di Wilayah 3 BNPB RI yang dilaksanakan di 4 provinsi, yakni Sulteng dan Sulut sejak 4-12 September 2023 dan Maluku, dan Maluku Utara mulai 13–21 September 2023.
Panitia menyasar 54 desa/kelurahan dari 9 kabupaten/kota dalam 4 provinsi tersebut, mengacu kawasan dengan kategori risiko bencana tsunami sedang dan tinggi.
Penulis : Mikel
Tinggalkan Balasan