Madika, Palu – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ma’mun Amir, menegaskan pernikahan anak harus dicegah bukan dimaklumi.

Orangtua diminta untuk mendukung anak bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya bukan malah memaksakan kehendak kepada anaknya.

“Harus kita dorong dan kita bantu sampai menyelesaikan pendidikannya dan tolong diberikan mereka kebebasan dalam memilih sekolah,” tegas Wagub dalam satu kegiatan baru-baru ini.

Dia menganjurkan cara paling ampuh dalam mencegah pernikahan anak adalah didikan keluarga. Menurutnua, pernikahan anak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting di Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Ini sangat penting menjadi perhatian bersama. Keluarga yang punya anak tolong dididik secara persuasif. Pendekatan kemanusiaan itu bagi saya yang paling ampuh, karena kalau tidak, tidak akan mungkin kita menyelesaikan masalah,” ungkapnya.

BACA JUGA  Dua Warga Sigi Diamankan Polisi Karena Sabu sabu

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 18 tahun di Sulteng sebesar 12.65 persen sekaligus menjadi provinsi tertinggi ke-5 di Indonesia.

Sebagai upaya mengkampanyekan pentingnya pencegahan stunting melalui pencegahan pernikahan anak dan menggalakkan kembali bersekolah, Pemprov Sulteng melaksanakan kegiatan deklarasi cegah pernikahan anak dan gerakan kembali ke sekolah dengan melibatkan lintas sektor.

Dipilih kabupaten Buol sebagai tempat pelaksanaan. Ini lantaran tingginya kenaikan prevalensi angka stunting Buol tahun 2022 yaitu 4.1 persen. Selain itu dispensasi pernikahan anak perempuan Buol juga menjadi kasus tertinggi se Sulteng yakni 71 kasus.

BACA JUGA  TKD Yakin Prabowo-Gibran Menang Banyak di Sulteng

“Agustus 2023 terdapat 405 anak perempuan dibawah usia 19 tahun yang memperoleh dispensasi pernikahan. Dimana 71 kasus diantaranya terdapat di kabupaten Buol,” beber Wagub.

Wagub berpendapat bahwa kondisi dispendasi pernikahan anak layaknya fenomena gunung es, karena angka tersebut hanya kasus yang tercatat, besar kemungkinan masih banyak yang tidak terdeteksi.

Wagub mengingatkan agar pemerintah daerah tepat sasaran dalam memberikan intervensi program. Karena menurutnya selama ini salah satu persoalan yang mengakibatkan masih banyaknya pengangguran dan juga warga miskin adalah program pemerintah yang salah target memberikan manfaat.

Sulteng dari segi pertumbuhan ekonomi sudah berada di atas rata-rata nasional yaitu 13.28% dan Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi di 70.28.

BACA JUGA  Pembangunan 1.050 Unit Huntap 2 Dimulai

“Persoalan pendidikan dan kesehatan menurut saya sudah selesai bagi masyarakat tidak mampu. Tapi ternyata masih banyak juga pengangguran dan juga masih banyak yang miskin. Karena saya melihat ada 1 kebijakan yang bertentangan dengan perintah pemerintah pusat. Setiap desa ada bantuan BLT 10-15%, diberikan kepada orang-orang tidak tepat sasaran. Sedangkan yang berhak mendapatkan tidak bisa hidup normal, kehidupannya tidak terpenuhi,” tandas Ma’mun.

Penulis : Mikel