Pemprov: GDPK Bukan Sekadar Dokumen
Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Bidang Penggandalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, serta Edukasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Ilham N. Sunusi, menegaskan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bukan sekadar dokumen.
Menurutnya, GDPK merupakan rencana strategis jangka panjang yang esensial dalam mencapai bonus demografi.
“GDPK sangat penting sebagai perencanaan dalam menggapai bonus demografi. Tujuan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampun menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa,” tegasnya saat giat Focus Group Discussion (FGD) membahas GDPK di Palu.
FGD ini bertujuan untuk menyosialisasikan arah kebijakan dan Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Pentingnya GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota.
Ilham memaparkan lima pilar GDPK, yaitu pilar pertama tentang pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Pilar kedua tentang peningkatan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan ibu dan anak.
Pilar ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan. Pilar keempat tentang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program perlindungan sosial. Sedangkan pilar kelima tentang peningkatan peran perempuan melalui program pemberdayaan perempuan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, menjelaskan urgensi penyusunan GDPK 5 Pilar, penerapan Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendidikan kependudukan yang melibatkan jalur formal, non formal, dan informal.
“Pertama, GDPK 5 pilar kita harapkan dapat dijadikan sebagai dokumen sumber penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang kedua tentang Kampung KB sebagaimana Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas, yang meminta agar seluruh desa dan kelurahan yang belum terbentuk sebagai Kampung Keluarga Berkualitas,” jelasnya.
“Di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan pembentukan Kampung KB baru di tahun ini bisa 60% sampai 70 % terbentuk. Untuk yang ketiga pendidikan kependudukan ada 3 jalur yaitu jalur formal, jalur non formal dan jalur informal,” tambah Tenny.
Tenny juga mengharapkan agar instansi dan dinas-dinas terkait dapat berkolaborasi dalam intervensi program di Kampung KB Sulawesi Tengah.
“Kami harapkan peran serta instansi dan dinas-dinas terkait untuk berkolaborasi dalam intervensi program di Kampung KB Sulawesi Tengah. Dengan begitu, kita dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk meningkatkan kualitas penduduk dan masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Mikel
Tinggalkan Balasan