Rencana Pengoperasian Bus Trans Palu Dikritik DPRD, Muslimun: Anggaran Belum Dibahas

Madika, Palu – Ketua Fraksi Partai NasDem dan Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyoroti rencana Pemerintah Kota Palu yang akan menghadirkan 24 unit Bus Trans Palu untuk pelayanan transportasi kepada masyarakat. Pelayanan transportasi ini merupakan kerjasama dengan PT. Bagong Transport.

Ketua Fraksi NasDem, Muslimun, menyatakan bahwa kontrak dengan pihak ketiga sudah hampir ditandatangani, namun belum pernah dibahas di DPRD.

“Aneh juga, padahal DPRD bertugas untuk mengesahkan. Program bus ini melekat di mana?” tanyanya, di Palu, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Muslimun, anggaran untuk program ini belum dibicarakan dan belum masuk dalam anggaran perubahan.

“Semua teman-teman di DPRD tidak tahu makanya jadi aneh juga. Tahun politik kebijakan jadi aneh-aneh,” tambahnya.

Ketua Fraksi Demokrat, Abdurahim Nasar Al Amri, juga mengkritik rencana tersebut.

“Ini saya lihat sama kaya mobil sampah nanti,” celetuk pria yang akrab disapa Wim itu.

Sebelumnya, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meninjau langsung progres pengerjaan Bus Trans Palu di bengkel PT. Tentrem Sejahtera, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Pengerjaan Bus Trans Palu kini sudah mencapai 70 persen dan rencananya akan dilakukan uji coba pada awal Agustus 2024.

Wali Kota menyatakan bahwa bus berkapasitas sekitar 35 penumpang dengan 21 kursi tempat duduk ini akan resmi beroperasi di Kota Palu pada bulan Oktober 2024.

“Total unit yang akan beroperasi nanti sebanyak 24 unit dan 2 unit cadangan, serta dilengkapi dengan control room yang bisa memantau titik lokasi dan jadi titik pusat komunikasi dengan driver bus,” kata Wali Kota.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, mengungkapkan bahwa pelayanan transportasi Bus Trans Palu merupakan kerjasama dengan PT. Bagong Transport.

Pemerintah Kota Palu tidak melakukan pengadaan bus, melainkan membeli jasa pelayanan dari PT. Bagong Transport melalui sistem Buy The Service (BTS).

“Ini bukan pengadaan kendaraan ya, ini pembelian jasa pelayanan dari PT. Bagong Transport,” ungkap Trisno.

Pemerintah Kota Palu hanya menyiapkan halte dan bus stop, kemudian membayar per kilometer dari bus yang beroperasi.

“Mau biaya kendaraan, mau kendaraannya, mau BBM-nya, PT. Bagong Transport yang siapkan. Pemda taunya terima beres dan pelayanan angkutan umum dan angkutan massal di Kota Palu berjalan,” jelas Trisno.