Ahmad Ali Diserbu Ratusan Kepala Desa se-Sulteng, Bahas Aspirasi dan Dukungan Pembangunan Desa

Madika, Palu – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendatangi kediaman Ahmad Ali di Kota Palu, Kamis (25/7/2024).

Ahmad Ali, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, tengah mendapatkan banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Sulteng setelah memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Ali menerima silaturahmi asosiasi kepala desa untuk bertukar pikiran dan berdialog mengenai program daerah, terutama yang mendukung pembangunan desa.

“Kita sedang mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan, yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa. Mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng, Ahyan H Landu.

Para kepala desa berharap jika Ahmad Ali terpilih sebagai gubernur mendatang, ia dapat memperhatikan pembangunan desa, termasuk menghidupkan badan usaha milik desa (Bumdes).

“Paling tidak Bumdes punya bapak angkat, minimal BUMD,” kata Ahyan.

Masalah infrastruktur desa yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah juga menjadi keluhan para kepala desa.

Kepala Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Jufriyanto, mengeluhkan infrastruktur desanya yang hingga kini belum tersentuh oleh program pemerintah daerah.

“Balaesang Tanjung, terutama desa saya, terpencil, tertinggal, dan tidak tersentuh oleh pemerintah. Kebutuhan mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa masih menjadi masalah. Masyarakat yang mau berobat atau melahirkan harus sewa mobil pribadi hingga Rp1 juta. Kita butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” kata Jufriyanto.

Ahmad Ali mengaku prihatin dengan masih banyaknya desa yang tertinggal di Sulawesi Tengah.

Dia berharap ke depan kepala desa tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah, melainkan program pemerintah harus pro-pembangunan yang diawali dari desa.

Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan APBD khusus operasional kepala desa.

“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang menggunakan anggaran desa,” tegasnya.

Ahmad Ali juga ingin memastikan bahwa semua desa ke depan akan mendapatkan bantuan operasional dari APBD provinsi, minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa.