Madika, Palu – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan penataan ruang sebagai fondasi utama pembangunan wilayah.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (10/7/2025).

Forum strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Aris Mardani, bersama para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng mengambil peran penting dalam menggalang sinergi antara pusat dan daerah guna mendorong tata ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Wakil Ketua Komisi 1 Rakor Bersama KPU Sulteng

“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Terlebih karena tata ruang yang tidak disiplin bisa menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, bahkan memperparah ketimpangan antarwilayah,” ujar Syarifudin Hafid.

Ia menilai percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kabupaten/kota harus menjadi prioritas bersama.

Menurutnya, DPRD Sulteng siap menjadi mitra strategis pemerintah provinsi untuk menyukseskan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029.

“Kami menyadari pentingnya RDTR sebagai syarat utama masuknya investasi yang sehat dan sesuai zona. Maka DPRD siap ikut mengawal alokasi anggaran, mendorong percepatan penyusunan RDTR, dan memperkuat pengawasan terhadap implementasinya di daerah,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

BACA JUGA  Pemasangan Rambu Lalu Lintas Hingga Pemberdayaan Pemuda Mencuat di Reses Armin

Syarifudin juga mengapresiasi arahan dari Menko AHY yang menyebut tata ruang sebagai kompas pembangunan nasional, dan menyerukan agar pembangunan tidak menyingkirkan masyarakat kecil atau merusak lingkungan.

“Pesan Pak Menko sangat tepat. Pembangunan harus menjamin keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap hasil forum ini tidak berhenti pada tataran rekomendasi teknokratis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi komitmen politik dan kebijakan nyata dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk oleh legislatif.