Pemprov Sulteng Siapkan Skema Insentif PKB untuk Dorong Ekonomi Daerah

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi perwakilan asosiasi dealer mobil se-Sulteng di ruang kerjanya, Jumat (11/7/2025). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembelian kendaraan baru serta upaya mendorong transaksi kendaraan agar lebih banyak dilakukan di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam audiensi, perwakilan asosiasi dealer, Padlan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi yang telah menurunkan tarif PKB melalui SK Gubernur sejak 5 Januari hingga 5 Juli 2025.

Ia menyebut kebijakan ini berdampak positif karena menahan laju kenaikan harga kendaraan di tengah dinamika regulasi pusat dan pasar.

“Kami bersyukur, insentif ini membuat harga mobil tetap terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya ada kekhawatiran kenaikan karena perubahan rumus pembagian pajak antara pusat dan daerah, tapi alhamdulillah ditunda sampai Desember. Kami berharap penyesuaian tarif ini bisa diperpanjang hingga akhir tahun,” ujar Padlan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya menjaga daya saing harga kendaraan di Sulteng dibandingkan daerah lain seperti Makassar dan Balikpapan. Perbedaan tarif pajak, biaya logistik, hingga insentif dealer sangat memengaruhi keputusan konsumen.

Para pelaku usaha meminta agar Pemprov terus mendorong skema insentif agar masyarakat lebih memilih membeli dan mendaftarkan kendaraan di Sulteng.

“Kalau selisih harga antar daerah bisa ditekan, masyarakat akan lebih memilih beli di sini. Ini menguntungkan karena pajaknya masuk ke kas daerah dan transaksi ekonomi lokal meningkat,” kata perwakilan dealer Toyota.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan sektor otomotif yang dinilainya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

Ia menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperpanjang insentif pajak kendaraan hingga Desember 2025.

“Pajak kendaraan itu memang sumber pendapatan daerah, tapi kalau tidak kompetitif, masyarakat bisa beli di daerah lain. Karena itu, kita cari titik tengah, tetap mendukung pendapatan daerah, tapi juga tidak membebani pembeli. Kalau dengan insentif ini transaksi meningkat, otomatis pendapatan kita ikut naik,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dealer, dan pelabuhan guna mendukung efisiensi distribusi kendaraan.

“Kalau pengiriman bisa langsung dari Surabaya ke pelabuhan-pelabuhan di Sulteng, harga bisa lebih murah dan kompetitif dibandingkan Sulsel atau Kaltim,” ujarnya.

Audiensi diakhiri dengan kesepakatan awal untuk terus mengkaji dan mengevaluasi tarif PKB secara berkala serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi dealer demi menjaga iklim usaha yang sehat dan berpihak pada masyarakat Sulawesi Tengah.