Pemprov Sulteng Bentuk Satgas Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat langkah strategis di sektor energi dan pertambangan melalui rapat koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (28/7/2025).

Rapat ini turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulteng Ajen Kris, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Yoppy Patiro.

Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik dalam pelaksanaan tugas Dinas ESDM.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Dinas ESDM memegang peran strategis dalam mendukung program prioritas daerah. Kaidah pertambangan yang baik harus menjadi fondasi kerja,” tegas Anwar.

Ia juga mengarahkan jajaran ESDM untuk menggenjot pelaksanaan program “BERANI Menyala”, sebagai bagian dari visi pembangunan Nawacita BERANI yang dicanangkan hingga 2029.

Program ini bertujuan memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum teraliri, melalui kolaborasi intensif dengan PLN.

“Program ini wajib dijalankan secara maksimal dalam lima tahun ke depan. Kita tidak boleh membiarkan ada desa yang masih gelap,” ujarnya.

Gubernur Anwar Hafid juga menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Satgas ini akan bertugas menangani persoalan konflik pertambangan dan isu lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat.

“Penambangan tanpa izin (PETI) menjadi tantangan serius. Kita harus segera merumuskan pedoman penyelesaian kasus ini secara legal dan terstruktur,” katanya.

Ia menyebut salah satu solusi yang dikembangkan adalah skema kemitraan antara penambang rakyat dan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk legalisasi yang tetap berpihak kepada rakyat.

Dalam arahannya, Anwar Hafid meminta Dinas ESDM memperkuat koordinasi dengan Inspektur Tambang, instansi tata ruang, serta Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) guna memastikan program berjalan secara terpadu.

“Seluruh perangkat daerah jangan jalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor itu penting demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah,” tutupnya.