Komisi IV DPRD Sulteng Terima Kunjungan DPRD Bangkep Bahas Kuota PBI-Jamkesda

Madika, Palu – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait usulan penambahan kuota penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) tahun 2025 dan 2026.

Kunjungan tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh Hidayat Pakamundi, bersama Wakil Ketua dan anggota Komisi IV, Zalzulmida A. Djanggola, Dr. I Nyoman Slamet, serta Winiar Hidayat Lamakarate.

Dari DPRD Bangkep hadir Wakil Ketua Komisi I, Rusdin Sinaling, bersama anggota Basri Liato, Habibullah Salomo, Veririanus Lamasang, dan Rutdiansy Malonta.

Pertemuan berlangsung di Ruang VIP Gedung Wanita Bidarawasi DPRD Sulteng, Rabu (17/9/2025), dengan menghadirkan pejabat dari Dinas Kesehatan serta BPKAD.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh Hidayat Pakamundi, menegaskan pembahasan tersebut menyangkut hajat masyarakat, khususnya di Bangkep.

“Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di manapun berada, ketika berobat pemerintah daerah punya kewajiban menanggung biayanya, tentu sesuai kriteria. Misalnya kelas tiga ditanggung, tapi kalau naik kelas ada tambahan biaya,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, jaminan kesehatan daerah dapat dikelola melalui kerja sama dengan BPJS dan manajemen risiko. Saat ini, jumlah kunjungan pasien di rumah sakit di Sulteng meningkat signifikan.

“Kalau sebelumnya 200–300 orang per hari, sekarang sudah naik 100 persen menjadi 600–700 orang. Semangat ini harus dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana,” katanya.

Hidayat menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Bangkep. Menurutnya, permasalahan akses layanan kesehatan, khususnya kuota PBI-Jamkesda, sangat penting dan menjadi perhatian bersama.

DPRD Sulteng berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat Bangkep agar terakomodasi di tingkat provinsi.

Anggota Komisi IV, Dr. I Nyoman Slamet, menambahkan pentingnya inovasi program di sektor kesehatan.

“Kita punya beban moral terhadap tuntutan masyarakat. Selain mendukung program gubernur, mari kita bersama membuat terobosan. Misalnya menyiapkan tenaga medis melalui pembiayaan APBD agar mereka bisa kembali mengabdi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan melalui pelayanan kesehatan dasar.

“Rumah sakit jangan lagi hanya jadi tempat berobat, tapi sebagai mall kesehatan. Program terbaik adalah membiasakan masyarakat mengecek kesehatan sebelum sakit atau menjalani pola hidup sehat,” jelasnya.

Terkait usulan penambahan kuota PBI-Jamkesda, Nyoman menegaskan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk agar proporsional.

“Sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan kesehatan dirasakan merata, termasuk masyarakat Banggai Kepulauan,” tandasnya.