Sekretaris DPRD Sulteng Hadiri Rakor Bersama Gubernur Terkait Efisiensi Anggaran

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekdaprov Dra. Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).

Rapat turut dihadiri oleh Asisten II dan III Pemda Sulteng, para Kepala Biro, Sekretaris DPRD Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemda Sulteng.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan seluruh perangkat daerah harus memahami dan mengimplementasikan semangat “Sembilan Berani”, khususnya dalam keberanian melakukan efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Masih banyak program dengan anggaran besar tapi manfaatnya kecil karena habis terserap biaya operasional dan seremonial. Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan untuk perjalanan dinas atau urusan administratif,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika dari Rp100 miliar anggaran hanya Rp30 miliar yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka perlu evaluasi mendalam terhadap pola penggunaan anggaran.

“Kita ingin APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Anwar menegaskan, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah memberi dampak langsung.

Ia juga meminta penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Gubernur Anwar menyoroti sektor pendidikan sebagai faktor kunci dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang diterimanya, masih banyak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.

“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA dan apa penyebabnya. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa,” jelasnya.

Ia menargetkan pada tahun 2026, rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah meningkat dari sembilan tahun menjadi dua belas bahkan tiga belas tahun wajib belajar.

Menurutnya, peningkatan pendidikan dan kesehatan akan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di daerah.

Dalam rapat tersebut, Anwar juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Ia menilai validasi data yang terlalu lama menyebabkan tidak sinkronnya data penerima bantuan sosial.

“Masih banyak data yang belum diperbarui, bahkan ada penerima bantuan yang sudah meninggal tapi masih tercatat aktif. Proses sinkronisasi seharusnya tidak berbulan-bulan. Idealnya cukup satu hingga dua minggu,” tegasnya.

Ia mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah. Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

Gubernur Anwar juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulteng atas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan serta pelaksanaan program daerah.

“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi dibiarkan dalam kesalahan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Gubernur meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan dengan para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah.

Rapat tersebut juga akan melibatkan BPS, BPKP, dan unsur Kementerian Keuangan guna memperkuat basis pendapatan serta menyusun strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah.