Kunjungan Kerja Aristan ke Poso Bahas Optimalisasi Dana Bagi Hasil dan Pembangunan Irigasi

Madika, Poso – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, melakukan kunjungan kerja dan monitoring pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Poso pada Jumat, (4/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Aristan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Ir. Heningsih Tampai, yang menyambut dengan hangat dan berbagi berbagai informasi terkait pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Terima kasih Sekda Kabupaten Poso Kak Ir. Heningsih Tampai, M.Si atas sambutan hangatnya dan telah berbagi informasi hari ini. Sehat sukses selalu,” ujar Aristan.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun serius, Aristan bersama Sekda membahas pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat kemajuan pembangunan di Kabupaten Poso.

“Untuk mendukung kemajuan pembangunan dan pencapaian program-program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten Poso, diperlukan dukungan dan peran pemerintah provinsi Sulawesi Tengah,” kata Aristan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng perlu mengambil langkah-langkah intervensi strategis melalui koordinasi, fasilitasi, hingga pemberian bantuan teknis dan keuangan kepada pemerintah kabupaten.

Menurut Aristan, sektor infrastruktur masih membutuhkan perhatian serius, terutama pada sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Poso yang kondisinya kurang baik dan perlu segera diperbaiki.

“Misalnya ruas jalan Napu–Sangginora, ruas jalan Tonusu–Pendolo, dan ruas jalan Gintu–Gimpu yang perlu segera dibangun atau diperbaiki,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, Aristan juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Irigasi Puna Kiri yang mengairi sawah seluas lebih dari 1.700 hektar.

“Irigasi Puna Kiri perlu segera dibangun karena anggarannya telah disetujui dalam Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kelanjutan pembangunan Bendung Sungai Mao perlu diperhatikan, karena bendung tersebut berperan sebagai suplesi bagi daerah irigasi Puna Kiri yang saat ini hanya mampu mengairi sekitar 1.200 hektar lahan persawahan dari total 1.700 hektar.

Dalam kesempatan itu, Aristan juga menyoroti masalah penerimaan daerah Kabupaten Poso yang dinilai masih perlu diperbaiki.

“Beberapa pekerjaan fisik yang mengambil material di Poso justru dibayarkan di provinsi. Hal seperti ini mestinya bisa diperbaiki agar dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah kabupaten ke depannya,” jelasnya.

Berdasarkan data realisasi, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Poso tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp91,56 miliar untuk pembangunan jalan, dan telah terealisasi sekitar Rp82 miliar.

Sementara untuk penyelenggaraan Festival Danau Poso (FDP) dan penanganan stunting, dari target anggaran Rp1,6 miliar, terealisasi Rp500 juta untuk FDP dan Rp100 juta untuk penanganan stunting.

Aristan berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai target. “Semoga program kegiatan yang telah direncanakan dan beberapa masukan ini dapat direalisasikan,” pungkasnya.