Madika, Palu – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerbitkan instruksi mobilisasi nasional terkait pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi tersebut ditandatangani langsung Presiden PKS, Dr. H. Al Muzzammil Yusuf dan ditujukan ke seluruh struktur PKS hingga jenjang paling bawah.

Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin, mengatakan instruksi itu memuat sejumlah poin penting terkait tanggap bencana banjir di Sumatera.

“Ada beberapa poin penting yang disampaikan DPP melalui instruksi Presiden terkait tanggap bencana banjir Sumatera. Bahwa kepada Satgas Siaga Bencana DPP PKS di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPP PKS agar terus bergerak memimpin dan memobilisasi secara nasional pendataan korban serta pengerahan bantuan dan relawan kemanusiaan PKS untuk bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Wahyuddin dalam keterangan persnya, Selasa (2/12/2025).

BACA JUGA  Ahmad Syaikhu : RUU Perampasan Aset Mampu Memberi Efek Jera ke Koruptor

Dalam salah satu poin instruksi tersebut, DPP PKS meminta seluruh pejabat publik PKS baik Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun kepala daerah kader PKS di seluruh Indonesia untuk melakukan pemotongan gaji dan tunjangan guna kebutuhan dana kemanusiaan.

Selain itu, instruksi juga meminta kolaborasi antara Badan Pembinaan Pejabat Publik (BPPJ), Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah (BPPW), Bidang Kepanduan dan Bela Negara (BKBN), Bidang Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), serta seluruh DPW di Indonesia.

“Juga menginstruksikan kepada seluruh kader PKS, agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana. Penggalangan dan penyaluran bantuan dapat melalui struktur DPW di wilayah masing-masing,” sebut Wahyuddin.

BACA JUGA  Dampak Buruk Terlalu Sering Nonton Film Dewasa

Instruksi DPP juga meminta seluruh DPW PKS yang tidak terdampak bencana untuk segera mengoordinasikan bantuan dari para kader serta menyiapkan relawan kemanusiaan yang akan dikirim ke wilayah bencana untuk menyalurkan bantuan dan membantu pemulihan pascabencana.

“Kami diminta agar berkoordinasi dengan DPW PKS Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat untuk pemetaan titik distribusi sehingga dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Juga mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambahnya.

Wahyuddin menegaskan bahwa struktur partai juga diarahkan untuk bekerja sama dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait demi percepatan penanganan bencana.

BACA JUGA  60 Tahun Fekon Untad Palu, Momentum Introspeksi

“Juga diinstruksikan agar seluruh kerja kemanusiaan dilaksanakan dengan prinsip keikhlasan dan profesionalitas, respons cepat dan tepat. Yang tidak kalah pentingnya, bahwa keselamatan relawan sebagai prioritas; kolaborasi lintas lembaga; dan akuntabilitas publik dan transparansi,” tandasnya.