Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila aktivitas pertambangan di Poboya, Kota Palu, dinilai membahayakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid usai mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi di Kodam Palaka Wira, Kamis (29/01/2026).

“Ketua DPRD tadi mengusulkan jika ini membahayakan masyarakat maka kita akan mengambil tindakan tegas dengan menutupnya,” tegas Anwar Hafid.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menyampaikan pemerintah provinsi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sebagian area perusahaan PT Citra Palu Minerals (CPM) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya warga asli Poboya.

BACA JUGA  Kompolnas Pastikan Briptu Yuli Setyabudi Menjalani Penahanan atas Kasus Penggelapan Mobil

“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya yang ada di Kota Palu ini,” kata Anwar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai solusi jangka pendek.

Menurut Anwar Hafid, kemitraan dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk jangka pendek, kami mencoba untuk mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Anwar Hafid menegaskan seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah berlandaskan aspirasi masyarakat dan akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat.

“Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” terangnya.

BACA JUGA  Puluhan Peluru Ditemukan di Kebun Kakao Milik Warga Taunca

Dalam rapat Forkopimda tersebut, juga disepakati penguatan satuan tugas (Satgas) guna meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum di lapangan.

“Satgas ini yang ada akan kita perluas dan lengkapi lagi sehingga ini akan semakin kuat dan untuk mencoba mengambil tindakan di lapangan dalam rangka upaya sosialisasi kemudian penegakan hukum dan sebagainya,” tuturnya.

Anwar Hafid menambahkan, seluruh kebijakan terkait aktivitas pertambangan di Poboya akan didasarkan pada kajian mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

“Jadi memang ini perlu kajian yang lebih mendalam sejauh mana dampak pertambangan ini bagi masyarakat kita,” tandasnya.