Madika, Palu – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempertanyakan, belum terlaksanannya sejumlah program menjelang akhir triwulan pertama tahun anggaran 2022. Mereka menilai, bagaimana mampu merealisasikan anggaran, jika hingga akhir triwulan pertama belum ada program yang berjalan.

Ketua Komisi A, Mutmainah Korona menjelaskan akan ada banyak dampak jika hingga akhir triwulan pertama ini tidak ada program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjalan. Diantaranya efek domino terhadap tahapan dan realisasi program ditiap triwulannya.

“Ini ada apa? Kenapa sampai jelang akhir triwulan pertama belum ada program di OPD yang jalan. Ini pasti akan berdampak domino dengan program di triwulan selanjutnya. Bagaimana mau merealisasikan anggaran sesuai target, program saja belum ada yang jalan sampai sekarang,” kata Mutmainah.

Politisi Nasdem ini menyebut, kondisi seperti ini belum pernah terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Bahkan Mutmainah mengaku, masyarakat akan turut merasakan dampak dari permasalahan ini jika terus terjadi tiap tahun.

BACA JUGA  Perempuan Pertama Tiga Periode di DPRD Palu

Sebab dirinya mengaku ketika ketika mengalokasikan anggaran program, maka harus berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Sehingga dalam sepekan terakhir, Komisi A akan melakukan rapat bersama OPD terkait.

“kalau begini kesannya kan mereka hanya terima honor tanpa kerja. Harusnya seimbang antara tugas, fungsi dan kewajiban yang dilaksanakan,”tegas Mutmainah.

Sementara Anggota DPRD lainnya, menjelaskan, pihaknya melalui akan mengkomunikasikan bersama pimpina DPRD untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi program OPD, dengan tujuan memastikan pelaksanaan program serta mengukur kinerja OPD tahun anggaran 2022.

Sebab, targetnya penyerapan anggaran di triwulan pertama harusnya mampu menyentuh angka sebesar 30%.

“Oleh karenanya DPRD Kota Palu sudah harus memberi warning terkait dengan belum adanya progres sejumlah proyek.”ungkap Rusman, yang juga Ketua PKS DPRD Palu.

BACA JUGA  Pemerintah Kota Palu Studi Komparasi Penerapan PJBT di Kota Bandung

Dirinya berharap, rendahnya serapan anggaran ini tidak berdampak terhadap lambatnya proses pembangunan daerah. Sebab tidak menutup kemungkinan, akan ada banyak program yang terbengkalai jika terlambat dikerjakan.

“Walikota Palu harus memberikan sanksi bagi dinas yang penyerapan anggarannya rendah. Makanya kami berharap seluruh pengerjaan proyek pembangunan tahun ini bisa tepat waktu. Tidak ada lagi alasan terlambat seperti beberapa proyek di tahun sebelumnya.”tegas Rusman.

Senada dengan Rusman, Ketua Gerinda, Syarif meminta agar program yang telah dianggarkan segera dikerjakan. Berkaca pada tahun sebelumnya, ada beberapa program pembangunan yang pengerjaannya menyeberang tahun. Sehingga memiliki efek domino, baik terhadap serapan anggaran maupun ditingkatan masyarakat.

“Supaya roda pemerintahan ini berjalan lancar, yang sudah ditetapkan di APBD agar segera dilaksanakan. Jadika kalau ada program OPD yang mau dilelang untuk segera diserahkan ke Unit Layaan Pengadaan (ULP), agar kejadian gagal lelang seperti tahunsebelumnya tidak terjadi lagi, yang akhirnya berdampak terhadap kualitas pekerjaan,”harap Syarif.

BACA JUGA  26 Bus Rapid Transit Resmi Beroperasi di Kota Palu

Syarif juga mengaku ada banyak permasalah yang belum diselesikan oleh kota, khususnya OPD yang menjadi Mitra Komisi C. Dirinya juga menyebut Pemkot jangan terlau banyak wacana dan hanya terfokus pada satu juan, yang kemudian mengabaikan tujuan lainnya. “Kita jangan hanya fokus pada satu tujuan, cotohnya pemerintah sekarang terlalu fokus mengejar yang kemudian mengabikan nasib para korban bencana. Jangan lupa, kita masih dalam kondisi pemulihan pasca bencana, bagaimana kemudian hak-hak korban bencana jangan diabikan. Masalah itu perlu juga menjadi perhatian.”tandasnya. (Sob)