, Palu – Kepala Dinas Koperasi, dan Menengah Sulteng, Eda Nur Ely, didampingi jajaran rapat koordinasi persiapan rekruitmen enumerator Pendataan Lengkap (PL) – Koperasi dan 2022 bersama Kepala BPS Provinsi , Simon Sapary, di Palu, Rabu 2 Maret. Pelaksanaan PL-Koperasi dan 2022 dijadwalkan April sampai Agustus mendatang.

Dalam kesempatannya, Eda mengungkapkan berdasarkan target pendataan untuk yang mencapai 164.000 perusahaan/usaha baik koperasi maupun UMKM, terdapat sedikit perbedaan dengan data terakhir yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulteng.

“Perbedaan data tersebut bisa jadi akibat perbedaan waktu pengumpulan data, dimana target PL-Koperasi dan UMKM frame-nya bersumber dari hasil SE-2016 yang dilakukan oleh BPS. Saat pelaksanaan PL-Koperasi dan UMKM data tersebut bisa saja bertambah atau berkurang sesuai kondisi dilapangan saat ini,” ungkapnya.

BACA JUGA  PT Vale IGP Pomalaa Gelar Business Model Competition 2024 untuk Ormas dan Kepemudaan

Eda menyebut perlunya kerjasama yang sinergi antara BPS dan Dinas Koperasi UMKM guna menyukseskan pelaksanaan PL-Koperasi dan UMKM khususnya di Provinsi .

“Terkait rekruitmen enumerator, perlu sharingknowladge dari BPS yang telah berpengalaman dalam hal rekruitmen petugas lapangan,” ucap Eda.

Dikatakan, menindaklanjuti tahapan TOT tingkat nasional yang telah dilaksanakan di Jakarta selama tiga hari efektif yaitu dari tanggal 15 sampai 17 Februari 2022, maka di tingkat provinsi akan dilakukan kembali level /kota.

“Sebelum pelaksanaan TOT level /kota, maka langkah awal sebagai bagain dari tahap persiapan pelaksanaan PL-Koperasi dan UMKM, akan dilakukan rekruitmen enumerator untuk /kota cakupan.” Tandas Eda.

BACA JUGA  Warga Kampung Mualaf Sigi Keluhkan Kurangnya Perhatian Pemerintah ke Ahmad Ali

Sementara itu, Simon mengatakan pelaksanaan pendataan PL-Koperasi dan UMKM, harus dilaksanakan secara maksimal karena data yang dihasilkan secara tidak langsung dapat menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan khususnya pemerintah Sulawesi Tengah dalam memberi bantuan kepada pelaku UMKM terutama masyarakat. (*)