Harga-harga Mulai Naik, Rakyat Kian Tercekik, Fraksi PKS Minta Harga BBM Diturunkan

Madika, Palu – Hanya selang beberapa jam pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa harga komoditi pokok juga mulai melakukan penyesuaian harga.

“Hal ini sudah sunatullah. Begitu harga BBM naik, sudah pasti berimbas pada sektor lain yang juga akan mengalami kenaikan harga,”kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag, MH, dalam rilis resmi Fraksi PKS DPRD Sulteng, menyikapi kenaikan harga BBM, Selasa 6 September 2022.

Menurut Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, bahwa dari survey yang dilakukan Fraksinya, beberapa jenis komoditi telah mengalami kenaikan. Baik yang secara langsung, maupun tidak langsung terkait dengan BBM. Misalnya harga komoditi di pasar, hampir semua telah mengalami kenaikan.

“Kalau ada yang tidak naik, misalnya sayur kangkung seikat tetap harganya seribuan, tapi jumlahnya makin sedikit,”katanya.

Kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok, sudah tentu semakin membuat rakyat tercekik. Bahwa kenaikan BBM, menurut Wiwik, mestinya tidak dilihat hanya sebagai persoalan sederhana. Sebab BBM, berpengaruh dalam mata rantai ekonomi.

Di sisi lain, janji pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai, sebagai kompensasi dari kenaikan BBM, dalam penilaian Fraksi PKS DPRD Sulteng, program tersebut tidak akan banyak berpengaruh.

Sebabnya kata Wiwik, belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Dalam pengalokasian bantuan, juga banyak yang pesimistis, mengingat selama ini banyak bantuan yang dimanipulasi.

“Dulu pada 2013, Jokowi pernah bilang bahwa BLT dan BLSM tidak mendidik. Lha sekarang, justru jadi program kebijakan pemerintah pusat,”kata Wwik lagi.

Wiwik, juga pertanyakan alasan pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Saat ini minyak dunia sedang mengalami penurunan.

Selain itu, jika memang kas negara banyak tergerus dengan subsidi, lalu kenapa program pemindahan Ibukota pemerintah memiliki anggaran. Demikian pula program Kereta Api Cepat, yang dulu katanya murni dilakukan swasta, tetapi sekarang dibiayai oleh APBN.

“Olehnya itu, Fraksi PKS DPRD Sulteng, menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Jika sekarang harga BBM sudah naik, kami minta diturunkan, karena kian mencekik masyarakat,”katanya lagi.

Di sisi lain, dalam pandangan umum Fraksi yang disampaikan FPKS dalam sidang paripurna DPRD Sulteng, Senin 5 September 2022, meminta kepada pemerintah provinsi, agar melakukan langkah-langkah antisipatif. Sebab menurut Wiwik, kenaikan BBM sudah pasti akan menimbulkan gejolak, baik gejolak ekonomi maupun gejolak sosial.

“Hari ini saja (Selasa 6 September 2022), sudah ada elemen masyarakat yang turun ke jalan, menyatakan penolakannya dengan kenaikan harga BBM. Mungkin besok mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya. Juga perlu diantisipasi, jumlah penduduk miskin sudah akan ikut naik,”tandasnya.(**)