Madika, Palu – Sebanyak lima rancangan peraturan daerah () inisiatif diusulkan untuk masuk dalam program legislasi daerah (Polegda) Kota Palu tahun 2024.

Lima inisiatif itu adalah, Intensifikasi Lahan Pertanian Varietas Lokal Lembah Palu, Ranperda Perlindungan Petani Garam di , Ranperda Pelestarian Batik Bomba, Ranperda pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan swasta dan pendidik no pegawai negeri sipil serta Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Palu, Rezki Hardianti Ramadani menjelaskan, ke lima ranpeda inisiatif tersebut telah disepakati oleh Bapemperda untuk dimasukan kedalam Prolegda tahun 2024.

“Untuk tahun ini yang akan kami fokus bahas menyangkut Ranperda inisiatif kebencanaan, Sementara lima usulan lainnya masuk di 2024” katanya dikonfirmasi, Selasa (31/5/2023).

BACA JUGA  IDC 2023 resmi digelar, AMSI : Kehadiran AI Mengganggu Ekosistem Media Konvensional

Lanjut Rezki, lima usulan ranperda inisiatif tersebut telah mendapat persetujuan dan kesepakatan oleh seluruh anggota di tingkat Bapemperda.

Enam ranpeda inisiatif tersebut diajukan berdasarkan aspirasi di tingkatan masyarakat, menyangkut tidak adanya payung hukum secara spesifik yang mengatur terkait keresahan mereka.

“Jadi lima ranperda ini memang dasar diusulkannya dari keresahan di tingkat masyarakat. Contoh pendidikan kebencanaan, selama ini belum ada payung hukum jelas terkait hal tersebut. Makanya kami di mengusulkan, karena kita tau Kota Palu ini menjadi daerah rawan ,” beber Rezki yang juga Ketua Komisi B DPRD Palu.

BACA JUGA  Palu Sport Event, Ajang Pemborosan Anggaran oleh Pemkot Palu

Lebih jauh, Politisi Demokrat Kota Palu ini menjelaskan, semua usulan ranperda inisiatif tersebut telah memiliki undang-undang yang akan menjadi dasar dibahasnya ranperda.

“Semua ada cantolannya, dan kemarin sudah kita bahas bersama di tingkatan Bapemperda,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda, H. Nasir Dg Gani mengaku, keenam Ranperda inisiatif tersebut akan menjadi skala prioritas untuk dibahas. Mengingat, hampir semua usulan prodak hukum itu memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

“Kami semua sudah sepakat usulan ranperda inisiatif ini menjadi skala prioritas untuk dibahas,” tegasnya.

Penulis : Redaksi