Madika, Jakarta – Bidang Persidangan dan Perundang-undangan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah () melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Rombongan yang dipimpin Luly Afiyanti itu disertai beberapa staf dalam rangka mengonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah () tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika serta persiapan Program Pembentukan Peraturan Daerah () Tahun .

Rombongan menerima panduan langsung dari Kasubdit Wilayah , Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri Slamet Endarta.

Kemendagri memberikan saran terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh DPRD sambil menyarankan agar DPRD menunggu hingga perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 ditetapkan.

BACA JUGA  Nilam Sari Sulteng Pertanyakan Anggaran KPN

Dalam dialog yang berlangsung, DPRD mengajukan pertanyaan mengenai jumlah yang akan dimasukkan dalam Propemperda tahun .

Endarto menekankan bahwa perhitungan dalam Propemperda tahun mencakup penambahan sebesar 25% terhadap realisasi tahun 2023.

“ yang diusulkan untuk tahun 2024 telah melalui analisis yang cermat, peninjauan, dan harmonisasi dengan kementerian terkait,” katanya.

Menurut Luly Afianti, pertemuan ini merupakan langkah signifikan dalam proses perundang-undangan di Sulawesi Tengah dan memperlihatkan kerja sama yang kuat antara DPRD dan Kemendagri dalam rangka memajukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.(*) 

BACA JUGA  Ahmad Mujaddid Nahkoda Baru PW IPM Sulteng