Infrastruktur Kawasan Megalit Harus Jadi Perhatian

Madika, Poso – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak terkait diminta memberi perhatian untuk ketersediaan infrastruktur penghubung di kawasan megalit.

Ini terungkap dari kunjungan Deputi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Odo Manuputy, ke kawasan megalit Watunongko dan Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore di Poso pada Minggu, (6/8/2023).

“Ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar kawasan, agar segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Ini sebagai salah satu syarat untuk membuat para wisatawan dan peneliti, tertarik mengunjungi kawasan megalit,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Odo didampingi pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Kamal Lembah, beserta jajaran. Kata Odo, selain infrastruktur jalan, sarana parasarana serta fasilitas penunjang lainnya juga perlu mendapatkan perhatian. Untuk ini, selain peran dari Pemerintah Daerah, juga dapat dilakukan dengan pola kerja sama investasi.

Odo juga meminta segera dibuatkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan situs-situs megalit dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengelolaan kawasan situs megalit tersebut, selain dilaksanakan oleh lembaga resmi PemerintahPemerintah seperti Balai Cagar Budaya, kedepannya juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat lokal, dengan urusan-urusan tertentu, misalnya kebersihan dan keamanan kawasan.

“Karena di sekitar kawasan megalit masih banyak terlihat sampah, yang mengganggu pandangan dan lingkungan. Demikian pula dari sisi keamanan, agar keberadaan patung-patung megalit tersebut terjaga dan terawat serta dapat terhindar dari upaya pengrusakan dan pencurian,” ujar Odo.

Hal lain yang menjadi masukan, pasca pencanangan nantinya agar diterbitkan regulasi yang mengatur kerja sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan kawasan situs megalit tersebut. Tujuannya sebagai penataan batasan kewenangan dan pengaturan, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

“Penanganan secara kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten harus dilakukan, sehingga akan mendapatkan azas manfaat yang baik untuk pelestarian kebudayaan di Sulawesi Tengah,” tutur Odo, sebagaimana disampaikan Kadis Kebudayaan.

Diakhir kunjungan, dari Kementerian  Maritim dan Investasi dan KKP berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso agar dapat bersinergi dan berkoordinasi ke Kementerian PUPR, kiranya dapat membangun kembali akses jalan purba yang menghubungkan tiga kawasan di Lembah Lore bersaudara yaitu Bada, Bahoa dan Napu.

Penulis : Mikel