Madika, Palu – Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulteng, Mohammad Iqbal, mengungkapkan tahun ini Sulawesi Tengah sudah nol desa sangat tertinggal.

Namun demikian, masih terdapat 151 desa tertinggal di Sulteng. Ini berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

“Alhamdulillah, tahun 2023 ini sudah nol desa sangat tertinggal sehingga kedepan kita fokus ke 151 desa tertinggal. Hanya Kabupaten Buol dan Poso yang tidak memiliki Desa Tertinggal,” ungkap Iqbal saat Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Palu, baru-baru ini.

Rakor membahas Peningkatan Status Desa Tertinggal di Sulawesi Tengah. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Asistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Arifuddin Bidin, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Zendi Aldi Budiawan, dan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Sulteng Irwan Haruna.

BACA JUGA  Daftar Pemilih Sementara Kota Palu Berkurang 3.077 Orang

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Sulteng Irwan Haruna mengatakan Status Indeks Desa Membangun ini adalah pekerjaan berbagai lintas sektor.

“Ketika pulang kembali ke kabupaten, dilakukan berbagai upaya agar kita bersama-sama untuk meningkatkan status desa tertinggal,” ucap Irwan.

Irwan mengatakan nantinya akan melakukan zoom meeting untuk indikator kesehatan dan pendidikan di kabupaten membahas tentang akses pendidikan dan kesehatan yang ada di desanya.

Pada akhir kegiatan, Mohammad Iqbal menyampaikan poin hasil diskusi diantaranya perlunya sinergitas perencanaan pembangunan sampai tingkat desa, kemudian percepatan peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBDes, memperhatikan daftar usulan desa dalam pelaksanaan musrenbang khususnya pendidikan dan kesehatan.

BACA JUGA  Kakanwil Kemenkumham Sulteng Serahkan12 Sertifikat Merek untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis Lokal

Selanjutnya, data IDM dijadikan acuan untuk di masukan dalam penyusunan APBDes, serta diharapkan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk tim koordinasi.

Penulis : Mikel