Madika, Palu – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, mengatakan data-data ketenagakerjaan harus mampu diterjemahkan menjadi informasi yang dapat memberi masukan untuk pengambilan kebijakan baik di tataran Pemerintah Pusat maupun daerah.

Dinilai, pemanfaatan data yang bersumber dari internal ketenagakerjaan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke Kementerian lebih faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan data BPS yang bersifat proyeksi dan pemetaan berdasarkan sample.

“Data Ketenagakerjaan perlu memperlihatkan detail data secara rinci mencakup by name by address dan sumber yang jelas sejalan dengan spirit Satu Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” ucap Arnold saat giat rapat koordinasi Satu Data Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Pelatihan Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja (P5TK) di Palu, Senin, (16/10/2023).

BACA JUGA  Secara Berturut-turut, Kota Palu Raih Penghargaan Pembangunan Daerah Kedua se-Indonesia

Dia mengatakan data memiliki fungsi yang sangat strategis yakni : Untuk membuat keputusan; Sebagai dasar suatu perencanaan; Sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas; dan Sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan.

Transformasi teknologi menjadikan data dan informasi sebagai suatu hal yang sangat berarti. Dalam era digital saat ini, data memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek. Contohnya dalam hal perencanaan pembangunan dan pengambil keputusan.

“Implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan sangat diperlukan guna menciptakan data yang akurat dan tepat, sehingga akan menciptakan kebijakan yang efektif,” ucap Arnold.

BACA JUGA  Polres Sigi Kembali Amankan Ratusan Liter 'Cap Tikus'

Menurut Arnold, terdapat lima lingkup besar data yang akan diperlukan antara lain : Data Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Data – data tersebut telah disiapkan format Tabel yang telah dikaji dan disusun oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada peserta pelatihan yang merupakan para pegawai Disnakertrans Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah, Arnold menyampaikan harapan.

“Saya mohon bapak/ibu petugas entry data kabupaten/kota dapat menginput data dimaksud sesuai dengan format metadata yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

“Selain itu, untuk mengapresiasi petugas entry data kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, kami berupaya menganggarkan honorarium dengan syarat pengisian data telah dilakukan sesuai dengan kriteria,” tandas Arnold.

BACA JUGA  Puskesman Diharap Mampu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Penulis : Mikel