, – Anggota , Marselinus kembali menemukan dugaan pungutan liar (Pungli) di pos kesehatan pencegahan , di Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, (Sulteng) yang berbatasan langsung dengan Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dijelaskan, temuan dugaan pungli sudah beberapa kali diperolehnya. Yang terbaru saat dirinya akan bertolak dari Sulsel menuju Kota . Marsel sapaan akrabnya mengaku, menemukan oknum petugas melakukan pungli kepada sopir truk dan pengendara yang melintas tanpa membawa rapid test.

“Waktu berangkat ke Toraja untuk perjalanan dinas. Di perbatasan saya lihat ternyata masih ada palang. Saya lihat petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Jangankan APD, pakaian dinas saja mereka tidak pakai. Dan tidak menggunakan masker,”kata Marselinus, Sabtu (10/04/2021).

BACA JUGA  BPBD Sulteng Kembangkan Aplikasi E-Temponamo

Oknum petugas menggunakan modus mencegat para pengendara, dengan alasan pengecekan Kesehatan serta meminta hasil rapid tes. Kejanggalan tampak saat Ia dihentikan, namun pengendara di depannya justru dibiarkan melintas.

“Saya sempat tanya, kok mobil di depan saya bisa pergi. Petugas kesehatan di pos menyebut karena mereka ada rapid test,”papar Marsel menirukan kalimat petugas pos kesehatan.

Saat dihentikan, petugas lalu mengecek suhu tubuh Politisi Perindo ini. Saat di konfirmasi menyangkut surat hasil rapid tes, Marsel mengaku tidak memilikinya dan di arahkan ke pos kesehatan di sebalah kanan jalan untuk melakukan rapid tes. Namun tiba-tiba dirinya dihentikan salah seorang petugas Satpol-PP, yang kemudian menyuruh untuk melanjutkan perjalanan.

BACA JUGA  Kemenkominfo : Facebook, Platform Unggulan dalam Penyebaran Hoaks Pemilu

“Saya tanya dimana tempat untuk rapid. Mereka suruh saya ke sebelah jalan. Karena disitu ada dua pos. Tapi begitu saya mau kesebelah, tiba-tiba salah seorang petugas Pol PP mengatakan silahkan lanjut pak. Inikan aneh,”ujarnya.

Ketika diizinkan melintas, Marsel mengaku mengejar pengendara yang terlebih dahulu lewat dan diakui petugas membawa hasil rapid tes.

“Saya langsung suruh sopir kejar mobil yang lolos tadi katanya punya rapid. Saat bertemu sopir, ternyata sopir itu mengaku tidak punya rapid. Hanya bayar Rp50 ribu,”lanjutnya.

Dari hasil konfirmasi itu, dirinya juga memperoleh informasi, tidak sedikit sopi truk yang terpaksa harus menyembunyikan rekan mereka di kas belakang agar tidak membayar.

“Jadi ada sopir yang membayar untuk dirinya sendiri. Sementara teman-teman di sembunyikan di kas belakang agar tidak ikut bayar,”tuturnya.

BACA JUGA  Ada Perbedaan Data PL-Koperasi dan UMKM

Kondisi ini, diakui sudah terjadi sejak setahun terakhir. Menurutnya, wajar saja angka penyebaran di Sulteng selalu mengalami kenaikan. Tak hanya itu, keuntungan dari praktik pungli tersebut jika diakumulasi sangatlah besar dan sangat merugikan.

“Di warung makan yang saya singgahi ternyata semua sopir dan penumpang saya tanya. Semua mengeluh karena diminta Rp50ribu per kepala,”sebutnya.

Dirinya juga merasa ada kesan pembiaran terhadap pungli di lokasi itu. Sebab, permasalahan ini bukan kali pertama ditemukan dan disuarakan.

“Ini sudah beberapa kali saya temukan, tapi tidak ada tidak tegas dari pemerintah setempat. Harusnya pos itu dibubarkan saja, contoh . Sekali kami beri masukan langsung di respon,”tandasnya.(Redaksi)