Madika, Palu – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, meminta setiap SPBU untuk dijaga aparat kepolisian saat proses pengisian bahan bakan.

Hal itu ditegaska Hadianto saat menggelar pertemuan bersama Persatuan Dump Truck Pasigala (PDTP) Sulawesi Tengah, Selasa (9/1/2024) di ruang Setda Kota Palu.

Penjagaan diakui Hadianto sebagai upaya mengatasi aksi premanisme yang dikeluhan oleh supir truk saat menggelar aksi damai pada Senin 8 Januri 2023.

“Kalau ada SPBU yang tidak mau dijaga saya akan minta untuk tidak dilayani oleh pertamina. Karena kuota pertamina itu hak saya. Kalau komiu tidak salurkan dengan baik berarti komiu mau menyusahkan orang banyak. Maka kemudian harus dijaga oleh Polres, itu komitmen pertama. Agar tak ada premanisme ini.” Beber Hadianto.

BACA JUGA  Ratusan Supir Truk Gruduk Kantor Wali Kota Palu, Ini Tuntutannya!

Hadianto juga menjelaskan alasan diterbitkanya pembatasan pengisian BBM di empat SPBU, berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa kerap terganggu.

Selain itu, Hadianto meminta kepada emilik kendaraan pribadi maupun Dinas yang menggunakan BBM subsidi, wajib menunjukan STNK.

“Saya sebagai Wali Kota harus merespon setiap aduan masyarakat. Pastinya dari kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, tetapi harus dipahami setiap pihak bahwa kita ini bukan tinggal sendiri di Kota ini, kalau kita suka tinggal sendiri silahkan.” Tegasnya.

Dalam pertempuran yang dihadiri perwakilan dari Hiswana Migas, Pertamina, dan perwakilan SPBU se Kota Palu, Kapolres Palu, dan Ketua DPRD Kota.

BACA JUGA  Pengentasan Kemiskinan Jadi Fokus Kerja Pemkot Palu