Madika, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD mengkritisi ketimpangan dalam pemerataan bantuan saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah () tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulteng Tahun 2025-2045.

Melalui juru bicaranya, Lasawedi, PKS menyoroti adanya kejuruan di Kota Palu yang mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai fantastis, sementara kejuruan di yang sangat membutuhkan bantuan justru tidak mendapat bantuan serupa.

“Fraksi PKS berharap agar ketimpangan seperti ini tidak berulang di masa depan, sehingga tidak menimbulkan kesan diskriminatif dalam pemerataan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujar Fatimah dalam sidang paripurna di gedung , Senin (27/05/2024).

BACA JUGA  Syarifudin Hafid dan Gubernur Sulteng Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi di Morowali

Selain itu, PKS juga menekankan pentingnya transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan hanya sekedar retorika.