Madika, Palu – Ketua Fraksi DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mengungkapkan bahwa akan menerima Dana Kompensasi sebesar 2,8 juta USD (sekitar 42 miliar rupiah) dari pusat pada tahun 2025.

Dana ini akan didistribusikan ke 13 /kota di sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris 2015 untuk mengatasi .

Untuk tahun 2024, lima provinsi akan menjadi penerima dana tersebut, termasuk , Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Barat, dan Papua.

Dana ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan prioritas pada program pengurangan emisi dan deforestasi (REDD+).

BACA JUGA  Fraksi PKS Kembali Beri Bantuan Rp100 Juta Untuk Persis

Mutmainah Korona menekankan bahwa Kota Palu memiliki peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran minimal 3,2 miliar rupiah.

Dana tersebut akan disalurkan berdasarkan model Payment Result Based atau pembayaran berbasis hasil dengan menggunakan empat sektor indikator pencapaian, yaitu transportasi, energi, pengolahan sampah, dan pengelolaan lahan.

“Pemerintah Kota Palu harus lebih agresif dalam mengembangkan program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya, pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau paving block seperti yang sudah mulai dikembangkan di Kelurahan Taipa, Palu Utara,” jelas Mutmainah.

Ia juga mendorong pengembangan program inovatif lainnya seperti pengolahan limbah sekam padi menjadi bahan bakar alternatif, penghijauan di lingkungan masyarakat berbasis RT, serta penguatan kelurahan ekologis di daerah yang beririsan dengan hutan, seperti Kelurahan Tondo dan Mamboro.

BACA JUGA  Wali Kota Palu Resmikan Lapangan Sepak Takraw di Kayumalue Ngapa

Mutmainah berharap dapat memanfaatkan dana kompensasi tersebut untuk memperkuat program perbaikan lingkungan hidup, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Nanti di Rapat Banggar atau Komisi C, kami akan mempertanyakan agresivitas Pemkot dalam menangkap peluang pendanaan ini dan tidak hanya bergantung pada APBD Kota Palu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program perbaikan lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama selain proyek perbaikan taman kota dan infrastruktur lainnya.