Pemprov Sulteng Raih Peringkat Ke-4 Nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024

Madika, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil menempati posisi ke-4 secara nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa IKIP merupakan program prioritas nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Donny menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi dan nasional berdasarkan data dan fakta dari 34 provinsi di Indonesia.

“IKIP disusun untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi di dimensi politik, hukum, dan ekonomi,” ungkapnya dalam acara peluncuran IKIP 2024 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ia juga mengapresiasi kontribusi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta komisi informasi di tingkat provinsi dalam penyusunan IKIP.

Donny berharap data IKIP dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pemenuhan hak akses informasi publik di seluruh Indonesia.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk menyebarluaskan keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti, dalam laporannya menegaskan pentingnya kesadaran pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi.

Sekretaris Diskominfosantik Provinsi Sulteng, Aswin Saudo, mengapresiasi pencapaian Sulteng dalam IKIP 2024. Sulteng meraih nilai 82,16, menempati posisi ke-4 nasional, dan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang masuk 11 besar dengan kategori situasi baik.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah, dan Komisi Informasi Sulteng atas partisipasi aktifnya. Semoga prestasi ini bisa dipertahankan,” ujar Aswin.

Selain Aswin, hadir juga Ketua Komisi Informasi Sulteng Abbas H. A. Rahim, para Komisioner Komisi Informasi Pusat, Kepala Dinas Kominfo dari seluruh Indonesia, serta perwakilan Kemenpolhukam, Bappenas, dan Kemendagri.