Anwar Hafid Siapkan Strategi Baru Atasi Kemiskinan di Sulawesi Tengah

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sulteng Novalina, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Insinyur Christina Sandra Terondo, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Rony Hartawan.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD kali ini akan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dengan menstabilkan harga bahan pokok dan menekan angka kemiskinan.

Ia menyoroti perbedaan harga pangan yang cukup signifikan antara Kota Palu dan daerah kepulauan seperti Banggai Laut serta Tojo Una-Una.

“Harga bahan pokok yang tinggi menjadi pemicu inflasi. Kami sedang mencari solusi agar harga tetap stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah,” kata Anwar Hafid.

Ia mengusulkan subsidi distribusi sebagai langkah untuk mengurangi disparitas harga antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama. Gubernur menilai bahwa sekadar memberikan bantuan sembako tidak cukup.

Ia mengusulkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi warga miskin selama lima tahun hingga mereka benar-benar mandiri secara ekonomi.

“Kita tidak bisa hanya memberikan sembako. Kita harus memastikan mereka bisa keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan akses ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Gubernur juga mendorong program revitalisasi rumah tidak layak huni melalui konsep “Aladdin” (Atap, Lantai, Dinding), seperti yang pernah ia terapkan saat menjabat sebagai bupati. Program ini akan membantu warga miskin mendapatkan rumah yang lebih layak.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan kebijakan agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi rakyat. Gubernur meminta seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk berinovasi dalam mencari solusi konkret dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulteng turut menyoroti pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur tersebut guna menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun.

Kepala BI Sulteng, Rony Hartawan, menambahkan bahwa menjaga stabilitas harga dan meningkatkan produktivitas daerah sangat penting.

Ia menyebutkan bahwa konsumsi menyumbang 57,3 persen terhadap perekonomian Sulteng. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan pangan dan produksi lokal menjadi strategi utama.

“Kalau kita bisa mengelola produksi dengan baik, kita bisa mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha lokal,” ujar Rony.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulteng menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo. Fokus utama untuk periode 2025-2029 adalah memperkuat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal.

Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen untuk merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial berkelanjutan.

“Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah,” ujar Kepala Bappeda.