UU Koperasi Perlu Direvisi agar Lebih Adaptif dan Berdaya Saing

Madika, Jakarta – Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu direvisi agar koperasi bisa lebih adaptif, profesional, dan kompetitif di era ekonomi global.

Selain itu, perubahan aturan ini diharapkan mampu mendukung perkembangan model bisnis berbasis digital.

Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyampaikan hal ini dalam Pleno Penyusunan Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 di Baleg DPR RI, Rabu (19/3/2025), di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“UU Koperasi yang berlaku saat ini belum mengakomodasi model bisnis koperasi digital. Banyak koperasi berbasis platform daring kesulitan mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Revisi ini penting agar koperasi digital bisa berkembang tanpa terhambat regulasi yang kaku,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai mantan Gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2021, Longki menekankan pentingnya koperasi untuk tetap berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Menurutnya, asas-asas ini harus menjadi filosofi dan praktik operasional koperasi di Indonesia.

“Koperasi itu bukan korporasi privat meskipun berbadan hukum. Praktiknya harus tetap berpegang pada asas kekeluargaan dan gotong royong,” tegasnya.

Dalam revisi UU Koperasi ini, Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng tersebut juga menyoroti pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan koperasi.

“Banyak koperasi bermasalah karena lemahnya pengawasan dan manajemen keuangan yang tidak akuntabel. Revisi UU perlu memasukkan standar tata kelola yang lebih ketat agar koperasi bisa lebih transparan dan profesional,” tutupnya.