Madika, Palu – Palu berencana membahas regulasi yang memungkinkan pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari upaya pendidikan dan pembinaan karakter.

Ketua Palu, Rico Djanggola, mengungkapkan rencana tersebut usai memimpin rapat koordinasi bersama dan Tim Jaguara pada Rabu (14/5/2025) di ruang utama .

Rico menjelaskan bahwa pihak kepolisian selama ini kesulitan menindak pelaku geng motor dan aksi premanisme yang melibatkan anak di bawah umur.

“Kalau memang memungkinkan, kita akan bahas teknis dan regulasinya bersama agar tidak bermasalah dikemudian hari. Tujuannya untuk mengirim anak-anak bermasalah ke barak,” ujar Rico.

Ia menyebutkan, kebijakan ini menjadi salah satu opsi yang akan dibahas DPRD bersama seluruh pemangku kepentingan. DPRD juga akan mengagendakan pertemuan lanjutan guna merumuskan pendekatan yang tepat.

BACA JUGA  Kejati Sulteng Segera Tetapkan Tersangka Korupsi IPCC Untad

“Sebelum mengundang OPD dan stakeholder terkait, kami akan menyusun poin-poin pentingnya terlebih dahulu. Jadi saat pertemuan berlangsung, kita bisa langsung mengkaji opsi yang paling relevan. Termasuk, saya akan sampaikan usulan pengiriman ke barak,” tambahnya.

Rico menilai, berbagai opsi bisa ditempuh untuk menekan aksi geng motor yang melibatkan anak-anak. Salah satunya adalah tindakan tegas berupa kurungan atau pembinaan melalui pendekatan kedisiplinan ala militer.

“Kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya dengan seluruh stakeholder. Opsi pengiriman ke barak militer tetap kita bahas, kalau memang bisa diterapkan,” tegas Rico.

Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan menghidupkan kembali program Penataran P4 atau “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” sebagai alternatif pembinaan karakter anak-anak yang terlibat dalam aksi negatif.

BACA JUGA  Ketum KONI Pusat Kunjungi Stable Equestrian Pertama di Sulteng

“Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya, opsi mana yang paling tepat untuk diterapkan,” pungkas Rico.

Sebelumnya, anggota , H. Nanang, mengusulkan agar DPRD dan kepolisian melibatkan organisasi kemasyarakatan dan cabang dalam membina anak-anak bermasalah.

“Di DPRD ini ada beberapa ketua cabang dan organisasi kemasyarakatan. Kita bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk mengarahkan anak-anak ini sesuai minat mereka,” ujar Nanang.

Sementara itu, Kombes Pol Deny Abraham mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja maksimal dalam memberantas aksi premanisme seperti begal, geng motor, hingga kejahatan jalanan lainnya. Namun, ia mengaku kerap terkendala karena banyak pelakunya masih di bawah umur.

BACA JUGA  Kandidat Gubernur Sulteng Didesak Fokus Krisis Iklim dan Perlindungan Masyarakat Adat

“Tim kami, terutama Tim Jaguara, berpatroli hampir 24 jam setiap hari. Tapi saat kami amankan pelaku, kami tidak bisa bertindak lebih jauh karena mayoritas masih anak di bawah umur,” jelas Deny.

Di akhir pertemuan, DPRD dan sepakat untuk mengagendakan pertemuan lanjutan guna merumuskan kebijakan konkret dalam mengatasi aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak.