Gubernur Anwar Hafid Dorong RPJMD Sulteng Berbasis Kebutuhan Masyarakat Miskin

Madika, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus benar-benar menjawab persoalan riil masyarakat, terutama kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami substansi visi besar “Sulteng Nambaso” melalui sembilan program unggulan Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Gubernur saat memimpin rapat bersama jajaran OPD di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025).

Dalam rapat tersebut hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Kepala BPS Sulteng Simon Sapary, serta Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.

Anwar meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis data dari DTKS agar program pembangunan tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan angka tanpa turun langsung ke masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya andalkan data lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya langsung. Itu solusi sesungguhnya,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Gubernur berencana mengajak seluruh kepala dinas untuk berdialog langsung dengan Bupati dan OPD Kabupaten Buol pada 27 Mei 2025.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan apa yang belum mampu ditangani daerah. Kita akan duduk tiga hari, bahas fokus, dan buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, kita gagal bersama,” katanya.

Di sektor pertanian, Anwar menyoroti pentingnya intervensi sederhana namun berdampak besar: benih dan alat pertanian. Ia menyampaikan rencana pembangunan 13 penangkaran benih di setiap kabupaten, serta menyiapkan brigade pertanian untuk mendukung mekanisasi.

“Yang penting cuma dua: benih dan alat. Kalau ini jalan, pertanian kita akan lebih maju,” ujar Anwar.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga etika dan kehormatan terhadap lembaga legislatif, terutama saat menyampaikan draft RPJMD ke DPRD.

“Saya pernah di DPR RI. Kalau pakaian tidak sesuai, barcode absen tidak aktif, dan tidak bisa masuk. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesannya.

Dalam suasana rapat yang cair namun penuh substansi, Gubernur juga berbagi pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia menerima banyak laporan positif dari pedagang kecil yang mengaku dagangannya laris manis saat acara berlangsung.

Gubernur turut menyoroti kesuksesan Mall Pelayanan Publik yang hadir selama HUT Sulteng. Ia menyebut lembaga survei internalnya mencatat tingginya respons positif masyarakat.

“Banyak warga ingin semua pelayanan dipusatkan dalam satu tempat. Bahkan, mereka minta jam pelayanan diperpanjang. Ini bukti bahwa publik merespons baik pelayanan yang efisien,” pungkasnya.