Rp 1,8 Miliar Perbulan Terbuang Percuman Untuk Membiayai Bus Trans Palu

Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, melontarkan kritik tajam terhadap program Bus Rapid Transit (BRT) Bus Trans Palu yang telah berjalan hampir delapan bulan sejak awal 2024.

Ia menilai program yang dikerjasamakan dengan PT Bagong itu belum menunjukkan hasil sesuai harapan, meskipun Pemerintah Kota Palu telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah setiap bulannya.

“Jumlah penumpang Bus Trans Palu justru semakin sedikit dari hari ke hari, padahal Pemkot menganggarkan Rp 1,8 miliar per bulan untuk operasionalnya,” tegas Mutmainah dalam keterangannya, Senin (20/5/2025).

Politisi NasDem yang akrab disapa Neng ini mengungkapkan, pada APBD perubahan 2024, Pemkot telah menghabiskan Rp 5,6 miliar dan kembali menambahkan Rp 17,12 miliar melalui APBD 2025. Namun, hingga kini, ia belum melihat adanya progres yang signifikan dari pelaksanaan program tersebut.

Mutmainah juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan operasional BRT. Ia menyoroti angka pembayaran flat operasional sebesar Rp 1,8 miliar lebih setiap bulan untuk 24 unit bus yang beroperasi dari total 26 unit yang tersedia.

“Apakah betul anggaran sebesar itu memang mencerminkan biaya operasional yang sesuai dengan SOP dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel? Ini patut dipertanyakan, apalagi di tengah tren penurunan jumlah penumpang,” ujarnya.

Mutmainah mendesak Pemkot Palu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BRT Bus Trans Palu.

Ia mengusulkan agar evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yakni konsultan manajemen pengawas.

“Kami minta Pemkot melibatkan konsultan independen untuk melakukan pengecekan, penelusuran, dan pengawasan terhadap kinerja BRT. Tujuannya agar evaluasi berbasis kinerja dan bisa menghasilkan rekomendasi yang objektif,” jelasnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Mutmainah menilai keterlibatan konsultan akan membantu memberi solusi rasional, termasuk mengevaluasi kebutuhan jumlah bus yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Apakah jumlah bus saat ini perlu dikurangi atau ada pendekatan lain yang lebih efisien, itu yang perlu dikaji,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar Pemkot Palu lebih bijak dalam menggunakan APBD, mengingat beban anggaran BRT sangat besar, sementara masih banyak program prioritas yang perlu dituntaskan. Di antaranya, penanganan stunting, infrastruktur yang responsif gender dan inklusif, bantuan sosial, hingga program pemulihan pascabencana.