Madika, Palu – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2025 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun keluarga berkualitas dan mendukung pencapaian program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, membuka Rakorda secara resmi dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana.

“Bangga Kencana bukan sekadar program, tetapi motor penggerak kemajuan daerah. Kita patut bersyukur karena sejumlah indikator pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren menggembirakan,” ujar Wagub.

BACA JUGA  TBM Buluri dan Kathari Lawan Pertambangan dengan Buku

Berdasarkan data 2024, angka Total Fertility Rate (TFR) di Sulteng tercatat 2,26 anak per perempuan, mendekati angka pengganti. Penggunaan kontrasepsi modern juga meningkat menjadi 58,9 persen, dengan 34,5 persen di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Namun, sekitar 13,8 persen pasangan usia subur belum terpenuhi kebutuhan layanan KB-nya. Wagub menekankan pentingnya perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, khususnya melalui posyandu dan penyuluhan langsung ke masyarakat.

Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24) mencatat sebanyak 789.377 keluarga di Sulawesi Tengah, dengan 431.185 pasangan usia subur.

Wagub juga menyoroti tingginya angka pernikahan usia dini yang mencapai 0,73 persen, serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan risiko stunting.

BACA JUGA  Rapat Kerja di Buol, Gubernur Soroti Pentingnya Kolaborasi Pembangunan

Dalam paparannya, Wagub menegaskan bahwa angka stunting di Sulteng masih di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di provinsi ini turun dari 28,2 persen pada 2022 menjadi 26,1 persen pada 2024, sementara rata-rata nasional sudah mencapai 19,8 persen.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.