Madika, Palu – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Aris Mardani.

Hadir pula para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulbar Suardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kampo.

Forum ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMN 2025–2029 dan RPJMD provinsi serta kabupaten/kota, khususnya dalam hal percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung masuknya investasi yang selaras dengan prinsip tata ruang.

BACA JUGA  Soal Penghapusan Honorer, BKD Cari Solusi Terbaik

Dalam paparannya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti tantangan besar yang dihadapi kepala daerah dalam menjaga kedisiplinan zonasi tata ruang di tengah derasnya arus investasi.

“Kami para kepala daerah menghadapi dilema besar: mempertahankan tata ruang yang benar, namun juga dituntut menghadirkan investasi. Jika menolak karena zonasi dilanggar, kami dicap tidak ramah investasi,” ujar Anwar Hafid.

Ia meminta dukungan dari pemerintah pusat agar daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran zonasi secara tegas.

“Karena itu, kami butuh penguatan dan payung hukum yang jelas agar bisa bertindak tegas,” tegasnya.

BACA JUGA  Waspada! Gunakan Cara ini Agar Terhindar dari Penipuan QR Code

Menko AHY dalam sambutannya menegaskan bahwa tanah dan tata ruang merupakan fondasi utama dari seluruh proses pembangunan nasional.

Ia menekankan pentingnya kejelasan pengelolaan ruang sebagai dasar terciptanya pembangunan berkelanjutan.

“Walaupun saya hanya menjabat 8 bulan sebagai Menteri ATR/BPN sebelumnya, saya sungguh merasakan bahwa tanpa kejelasan soal tanah, tak mungkin ada pembangunan berkelanjutan,” ujar AHY.

“Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur, tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling rebut,” pungkasnya.