Wagub Reny Lamadjido Tegaskan Komitmen Perkuat BPD sebagai Pilar Demokrasi Desa

Madika, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pilar utama demokrasi desa.

Hal itu disampaikannya saat membuka Temu Raya BPD ke-II di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis (7/8/2025).

“Tanpa BPD yang kuat, pembangunan di desa akan pincang,” tegas dr. Reny di hadapan para peserta.

Ia menyebut BPD sebagai mitra strategis kepala desa sekaligus corong utama aspirasi masyarakat. Pemerintah provinsi, kata dia, terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor.

Wagub menjelaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah provinsi berada dalam kerangka visi “Berani” atau singkatan dari Bersama Anwar dan Reny.

Menurutnya, filosofi itu mencerminkan kekompakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengawal sembilan program unggulan, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan desa.

“Semangat Berani bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi harus menjadi gerakan bersama hingga ke tingkat desa,” ujarnya.

Dalam paparannya, dr. Reny memaparkan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat desa, seperti Berani Cerdas, yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dan siswa SMK, mencakup biaya kuliah, prakerin, dan uji kompetensi.

Ia juga menyoroti Berani Sehat, program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS. Melalui program ini, peserta bisa langsung diaktifkan tanpa melunasi tunggakan iuran lama.

“Tidak boleh ada warga Sulteng yang sakit tanpa mendapat layanan hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Pemprov Sulawesi Tengah, kata dr. Reny, telah menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola dan pengawasan pemerintahan desa.

Perda tersebut akan diperkuat melalui peraturan gubernur dan petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa.

Wagub juga menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Ketua Forum BPD Sulteng, Fery Radiansyah, yang mendorong alokasi 3% Dana Desa untuk penguatan kelembagaan BPD.

Ia menyebut telah berdiskusi dengan kepala badan terkait dan menargetkan penerapan kebijakan ini pada Januari 2026 di seluruh desa.

Dalam sambutannya, dr. Reny juga mengenang pengalamannya saat menjabat Kepala Puskesmas di Kecamatan Dolo dengan wilayah kerja mencakup 78 desa. Ia memahami betul pentingnya sinergi antara kepala desa, BPD, dan pemerintah di atasnya.

“Banyak kepala desa baru menyadari pentingnya BPD saat musrenbang, karena tanpa tanda tangan BPD, rencana kerja tidak bisa dijalankan,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk tidak meremehkan peran BPD, tetapi justru memperkuat kolaborasi demi kemajuan desa.

“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, maka rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih pasti. Kami, di provinsi, berdiri bersama kalian,” pungkasnya.