Madika, Palu – Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah menyoroti isu strategis terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang berlangsung di Sriti Convention Hall Palu, Minggu (24/8/2025), dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, potensi besar tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah.

“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” tegas Anwar.

BACA JUGA  Irmayanti Apresiasi Latihan Transmisi Komunikasi Mitigasi Bencana di Kota Palu

Ia menambahkan, PAD Sulteng masih relatif kecil dibandingkan potensi yang ada. Dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, Anwar menilai masih terbuka peluang tambahan minimal Rp2 triliun bila tata kelola pertambangan dibenahi.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang yang membuat daerah sulit menikmati hasil optimal.

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” kata Bahlil.

BACA JUGA  Rusmiadi Pimpin Tim Dinas BMPR

Ia menegaskan pemerintah kini mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak hanya mengalir ke luar daerah.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, dan Golkar siap menjadi garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Bahlil juga menyinggung perbedaan mekanisme izin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Izin dari ESDM, kata dia, memberi kontribusi optimal pada PAD, sementara izin dari Kementerian Perindustrian justru minim setoran.

“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.

BACA JUGA  Jelang lebaran, Pedagang Kue Kering Mulai Kebanjiran Pembeli

Selain membahas tambang, Musda ke-11 ini juga menjadi ajang konsolidasi politik. Anwar Hafid menyampaikan optimismenya terhadap soliditas Partai Golkar di Sulteng yang ia ibaratkan sebagai pohon beringin kokoh, tempat banyak pihak bernaung.

Bahlil pada kesempatan itu memuji kekompakan Golkar di Sulteng dan menegaskan kembali peran partai sebagai pengawal kesejahteraan rakyat.

Ia menekankan Golkar akan terus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, terutama di bidang energi dan pangan.

Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, anggota DPR RI asal Sulteng, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten.