Madika, Palu – Pemerintah Kota Palu kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp22 miliar untuk biaya operasional Bus Trans Palu pada tahun 2026. Namun, langkah tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi C DPRD Palu, Abdul Rahim Nasar Al’Amri.

Usai rapat bersama mitra kerja, Kamis (16/10/2025), Abdul Rahim menilai penganggaran itu terkesan membuang anggaran karena program Bus Trans Palu belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.

“Penggunaan transportasi umum ini tidak terlihat memberi perubahan berarti. Masyarakat masih enggan menggunakan Bus Trans Palu, sementara biaya operasionalnya cukup besar,” ujar Abdul Rahim.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas layanan transportasi tersebut sebelum kembali menganggarkan dana besar.

BACA JUGA  Komisi B DPRD Palu Gelar Rapat Kerja Bahas Usulan RKA OPD 2026

“Daripada terus menggelontorkan anggaran tanpa hasil yang jelas, lebih baik fokus pada program transportasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas politisi Demokrat ini.

Abdul Rahim juga menyoroti rendahnya tingkat pemanfaatan bus serta minimnya kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Menurutnya, jika sistem transportasi ini tidak diperbaiki, maka akan terus menjadi beban keuangan daerah setiap tahun.

“Kita perlu melihat kembali urgensi program ini. Jangan sampai hanya menjadi proyek seremonial yang tidak memberi manfaat nyata bagi warga Palu, apalagi TKD (transfer ke daerah) mengalami pemangkasan,” tandasnya.