Madika, Palu – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu dalam menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pemilahan sampah.

Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah sekaligus upaya mengatasi persoalan lingkungan di Kota Palu.

“Perwali ini merupakan langkah kebijakan yang sangat progresif. Selain mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup, kebijakan ini juga bisa menjadi solusi alternatif untuk peningkatan wirausaha warga melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik,” kata Mutmainah, Kamis (09/10/2025).

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan pemilahan sampah berbasis sumber tidak hanya difokuskan pada sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeca).

BACA JUGA  9 Fraksi DPRD Palu Setujui Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas

Mutmainah menekankan pentingnya melibatkan masyarakat di tingkat rumah tangga sebagai bagian utama dari sistem pemilahan sampah.

“Pemilahan sampah harus dilakukan oleh setiap rumah tangga. Semua warga harus menyadari bahwa memilah sampah bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi potensi banjir, menciptakan sumber penghasilan baru, dan mendorong ekonomi sirkular lokal,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan potensi pengolahan limbah menjadi bahan baku industri kecil, seperti ecobrick, kerajinan tangan, maupun pupuk organik.

Selain itu, pemilahan sampah di rumah tangga dinilai dapat mempermudah sosialisasi pemasangan biopori untuk mengatasi genangan air.

BACA JUGA  Jelang Hari Batik Nasional 2 Oktober, Ini Sejarah dan Delapan Museum Batik di Indonesia

Lebih lanjut, Mutmainah mendorong DLH Kota Palu agar memperkuat koordinasi antara pengelola TPS 3R, TPST, dan Bank Sampah melalui pembuatan peta jalan (roadmap) bersama. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar pihak.

“Saya meminta agar DLH membuka ruang seluas-luasnya bagi pembentukan Bank Sampah di Kota Palu. Semakin banyak Bank Sampah, semakin baik. Mereka bisa menjadi mitra strategis dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan rumah tangga,” ujarnya.

Mutmainah menilai inisiatif dari Bank Sampah selama ini sudah sangat baik, namun belum terintegrasi secara optimal dengan program pemerintah. Karena itu, ia berharap DLH dapat menjadikannya bagian penting dari sistem pengelolaan sampah kota.

BACA JUGA  Stok Beras Sulteng Cukup sampai Akhir Tahun

Sebagai tambahan, Mutmainah juga meminta DLH memperhatikan kesejahteraan para pengelola sampah. Ia mengusulkan agar fasilitas BPJS tidak hanya diberikan kepada petugas kebersihan, tetapi juga kepada pengelola Bank Sampah.

“Saya juga mendorong agar DLH menganggarkan penyediaan tempat sampah terpilah dan pembuatan biopori di setiap rumah tangga sebagai bentuk kompensasi atas partisipasi warga yang rutin membayar retribusi sampah setiap bulan,” pungkasnya.