Yus Mangun: Pengurangan Dana Transfer Hambat Pembangunan di Sulawesi Tengah

Madika, Palu – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menegaskan, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).

Menurut Yus Mangun, berkurangnya dana transfer menyebabkan keterbatasan pembiayaan berbagai program pemerintahan, terutama di sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

“Dampak pengurangan ini sangat nyata, karena pembiayaan daerah menjadi terbatas. Program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, menjadi terhambat,” ujarnya.

Yus menilai pemerintah daerah kesulitan menjalankan berbagai program karena minimnya ruang fiskal. Ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pengurangan dana transfer agar pembangunan di daerah tetap berjalan optimal.

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya sektor pertambangan.

Menurutnya, Sulawesi Tengah adalah daerah penghasil utama nikel dan mineral lainnya, namun porsi DBH yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi besar daerah terhadap pendapatan negara.

“Kami meminta agar pembagian DBH lebih berkeadilan. Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.

Yus berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dan DBH agar daerah penghasil benar-benar merasakan manfaat dari sumber daya alamnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Gubernur dan para kepala daerah se-Sulawesi Tengah.