Angka Kemiskinan Sulteng Capai 10,92 Persen, Pemprov Genjot Sinergi Lintas Sektor

Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan yang masih berada di level 10,92 persen atau setara 356,19 ribu jiwa berdasarkan data Maret 2025.

Langkah tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, Kamis (7/11/2025).

Reny menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah daerah yang memerlukan sinergi dan kolaborasi antarinstansi.

“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia meminta para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua TKPKD di setiap daerah memahami persoalan kemiskinan secara detail agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 BERANI berkomitmen mendukung agenda nasional sesuai Nawacita Presiden dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema kegiatan tahun ini, “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025,” menegaskan bahwa penurunan kemiskinan harus ditempuh dengan pendekatan terpadu dan berkeadilan.

Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tingkat kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah pada Maret 2024 masih berada di angka 1,27 persen, sehingga dibutuhkan langkah konsisten untuk mempercepat penurunan di semua lini.

Reny berharap rakor ini menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyamakan strategi penanggulangan kemiskinan.

“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” tutupnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan menjadi dasar penyusunan kebijakan RPKD 2025–2029.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Turut hadir Plt. Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa, Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., perwakilan BPKP, Bank Indonesia, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan mitra pembangunan.