Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat transparansi dan sinergi pembangunan melalui peluncuran Aplikasi Berani Kompak (Berani Kolaborasi Multipihak/Mitra Pembangunan – CSR).

Peluncuran aplikasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Diskusi Harmonisasi dan Kolaborasi Kemitraan Multipihak/Mitra Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (10/11/2025).

Usai membuka secara resmi kegiatan, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa forum dan peluncuran aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dunia tidak lagi bekerja dengan pola government alone, tetapi governance together. Pemerintah memimpin, namun semua pihak berkontribusi,” tegas Wakil Gubernur.

BACA JUGA  Warga Usulkan Monumen Tsunami dan Pelestarian Budaya di Reses Rusman Ramli

Wagub menyampaikan, kolaborasi multipihak kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha, menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan daerah.

Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa penyusunan RPRKD selaras dengan arah pembangunan nasional serta mendukung komitmen global dalam pengendalian emisi.

Reny menekankan tiga aspek penting dalam pembangunan rendah karbon, yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa merusak alam, kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dan investasi yang ramah lingkungan.

“Sulawesi Tengah kaya sumber daya, namun tanpa prinsip keberlanjutan, kekayaan itu bisa berubah menjadi kerentanan. Karena itu, kita harus menata ulang pola pembangunan dari eksploratif menjadi transformatif,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulteng Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Lewat Rapat Evaluasi IPKD

Melalui Aplikasi Berani Kompak, Pemprov Sulteng ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan multipihak dapat terpantau secara digital, transparan, dan terintegrasi.

“Dengan aplikasi ini, kolaborasi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Ini bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan akuntabel. Sekarang tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi, harus transparan,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, ketimpangan wilayah, perkembangan industri, dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pihak yang mampu menyelesaikan seluruh tantangan tersebut secara sendiri.

“Kita membutuhkan energi kolektif. Ruang kolaborasi seperti hari ini sangat strategis — bukan hanya untuk koordinasi, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan,” tutupnya.

BACA JUGA  Komisi III DPRD Sulteng Ungkap Beberapa Perusahaan Pertambangan yang Belum Membayar Pajak Air Permukaan

Sementara itu, Ketua Panitia Ir. Subhan Basir, selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah pertemuan forum multipihak di tingkat provinsi untuk memetakan serta mengumpulkan kebutuhan data dan kebijakan dalam penyusunan dokumen RPRKD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Wayan Apriani, serta perwakilan perangkat daerah, akademisi, pelaku CSR, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya.