Sulteng Jadi Rujukan KPK, Pemprov Sulsel Lakukan Benchmarking Proyek Multi Years
Madika, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan tim benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan dilakukan sebagai bentuk pembelajaran atas keberhasilan Sulawesi Tengah mengelola pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multi years), sesuai arahan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rombongan Pemprov Sulsel dipimpin Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur. Mereka diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin Yambas bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Sulsel untuk memperkuat komunikasi antardaerah.
Ia menegaskan pentingnya pertukaran informasi guna memastikan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel.
Menurut Fahrudin, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan KPK sebagai lokus studi karena telah menuntaskan sejumlah proyek strategis menggunakan skema multi years.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Jalan W.R. Supratman Palu, yang sebelumnya dikenal sebagai Masjid Agung Darussalam sebelum hancur akibat gempa 7,7 SR pada September 2018.
Proyek tersebut melalui proses panjang mulai dari sayembara desain pada 2020, penyusunan DED pada 2021, hingga konstruksi 2023–2025.
“Proyek ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah, serta akademisi Universitas Tadulako,” ujarnya.
Masjid Raya Baitul Khairat kini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah, terdiri dari 8.000 jamaah laki-laki dan 2.000 perempuan.
“Sholat Jum’at perdana akan digelar besok (28 November 2025), disusul tabligh akbar dan peresmian masjid raya pada 4 Desember 2025,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemprov Sulteng berbagi pengalaman.
Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan tengah merancang paket pekerjaan multi years dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,7 triliun.
Paket tersebut mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional. “Kami mendapat arahan dari KPK agar mempelajari pelaksanaan proyek multi years di Sulawesi Tengah sebagai referensi,” ungkapnya.
Ia berharap koordinasi antara kedua provinsi dapat berlanjut sehingga praktik terbaik mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan dapat diterapkan di Sulawesi Selatan.
“Kami berharap dukungan dan keterbukaan informasi dari Sulawesi Tengah,” ujarnya menutup pernyataannya.
