DPRD Sulteng Minta Penguatan Koordinasi Hadapi Potensi Bencana pada Momentum Nataru
Madika, Palu – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. I Nyoman Slamet, menghadiri rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), membahas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rapat berlangsung di Ruang Polibu Lt. III Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (3/12/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido dan dihadiri unsur TNI–Polri, Kejaksaan, instansi vertikal, BPBD Sulteng, Basarnas Sulteng, BMKG, serta unsur Forkopimda Sulteng lainnya.
Agenda ini berfokus pada peningkatan kewaspadaan dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, banjir, longsor, dan gangguan transportasi yang biasanya meningkat pada puncak musim penghujan.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. I Nyoman Slamet menegaskan komitmen DPRD Sulteng untuk mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama menjelang perayaan keagamaan dan libur panjang yang berpotensi meningkatkan mobilitas warga.
“Kami mendorong seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap. DPRD Sulteng juga akan memastikan dukungan kebijakan dan anggaran agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan lebih optimal,” ujar I Nyoman Slamet.
Selain membahas langkah mitigasi, rapat juga menyoroti skema pengamanan Natal dan Tahun Baru, termasuk kesiapan jalur transportasi, distribusi logistik, posko siaga, serta mekanisme respon cepat apabila terjadi situasi darurat.
Dr. I Nyoman Slamet kembali menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat untuk mewujudkan perayaan Nataru yang aman, tertib, dan bebas dari dampak buruk bencana hidrometeorologi.
Ia berharap hasil koordinasi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus meminimalisir risiko selama periode tersebut.
