Setujui RPJMD, PKS Soroti Ketimpangan Pembangunan

Madika, Palu – Delapan fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pandangan umumnya terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang diajukan gubernur Sulawesi Tengah. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, sejumlah catatan disampaikan, khususnya dari Fraksi PKS.

Dalam pandangan umum fraksi PKS yang disampaikan Ketua Fraksi Hj Wiwik Jumatul Rofi'ah saat rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Rabu 3 November 2021, Fraksi PKS menyetujui Raperda RPJMD 2021-2026 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Meskipun menyetujui, fraksi PKS memberikan sejumlah catatan diantaranya:

1. Bahwa semangat yang paling mendasar disusunnya RPJMD ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Olehnya itu, fraksi PKS meminta pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, tetap memprioritaskan program untuk kesejahteraan masyarakat dalam rencana revisi RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.
2. Dalam hal, meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar, maka hendaknya tidak menyampingkan program yang disusun, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Untuk dapat merealisasikan 3 program reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar, maka harus ditunjang dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai dan mendukung.
3. Dalam hal mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan ham, fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sangat mendukung hal tersebut. Namun demikian, ada beberapa catatan yang ingin fraksi PKS sampaikan. Di antaranya, bahwa saat ini, masih ada beberapa kasus-kasus dugaan ketidakadilan atau dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga sulawesi tengah, namun belum ada titik terangnya. Salah satu yang paling menonjol adalah, kasus yang dialami mendiang Qidam Al-Farizky, yang tewas secara mengenaskan di dekat kantor polisi, namun sayang, sampai dengan saat ini, belum ada titik terang kejelasan kasusnya.
4. Dalam hal mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah serta. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan fraksi PKS berharap agar program pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini penting kami sampaikan, karena masih banyaknya ketimpangan pembangunan. Masih banyak daerah di pinggiran, yang kondisi daerahnya cukup memprihatinkan. Juga masih ada sarana vital masyarakat, yang belum mendapat sentuhan maksimal dari pemerintah.
5. Dalam hal program menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, fraksi PKS meminta agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui lembaga-lembaga teknis, dapat melakukan pengawasan secara ketat dan efektif. Ketika ada lembaga usaha yang dalam 4 kegiatan produksinya, tidak mampu menjaga harmonisasi dengan alam, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Hal ini penting dilakukan, agar tidak terkesan bahwa program ini hanya ideal dalam tataran konsep.
6. Dalam hal meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital, fraksi PKS meminta agar dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Hal ini dilakukan, agar tidak ada lagi kasus-kasus kebocoran data atau pencurian data digital masyarakat yang dapat disalahgunakan.
7. Dalam hal program mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, hendaknya yang menjadi pertimbangan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan dalam rangka bagi-bagi kekuasaan.

Selain memberikan sejumlah catatan, PKS juga menyayangkan dalam pidato pengantar RPJMD yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, fraksi PKS tidak melihat adanya program secara makro, sebagai tawaran solusi dari pemerintah Sulawesi Tengah, terkait masalah-masalah yang muncul pasca bencana 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

“Dari berbagai macam strategi untuk mencapai target visi dan misi yang dicanangkan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, fraksi PKS siap memberikan dukungan dan siap untuk diajak bekerjasama dalam rangka mewujudkan sulawesi tengah yang lebih baik,” tutur Wiwik.

Wiwik.juga memberi pesan khusus untuk OPD agar memahami RPJMD dengan baik, sehingga ketika membuat rencana kerja, sesuai dengan apa yang ada dalam RPJMD.(win)