Madika, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama 32 perusahan tambang di Kabupaten Morowali sepakat bergotong royong memperbaiki ruas jalan provinsi Buleleng-Matarape sepanjang 43 kilometer melalui skema pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026).

Anwar Hafid menjelaskan, inisiatif kemitraan tersebut lahir sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, pada 2025 Pemprov Sulteng mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kemudian pada 2026, pemerintah pusat kembali memangkas anggaran daerah sebesar Rp1,2 triliun sehingga APBD Sulawesi Tengah yang sebelumnya sekitar Rp5 triliun berkurang menjadi sekitar Rp4,3 triliun.

“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulteng untuk membantu atau ikut bergotong royong perbaikan jalan yang ada berdekatan dengan lingkungan pertambangannya dengan skema dibiayai dari dana CSR perusahaan,” ujar Anwar Hafid.

BACA JUGA  Meriahkan HUT Kemerdekaan RI, Pemasangan Bendera Mulai 1 Agustus

Anwar menegaskan, pemerintah provinsi tidak menerima dana tunai dari program CSR untuk mengerjakan perbaikan jalan. Nantinya 32 perusahan akan membentuk konsorsium dan mengerjakan langsung perbaikan jalan dengan menunjuk kontraktor masing-masing.

“Jadi Pemprov Sulteng itu tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut, tapi hanya menerima hibah aset ruas jalan yang dikerjakan oleh para pengusaha pertambang di Morowali Utara dan Morowali itu,” jelasnya.

Meski demikian, proses pembangunan tetap berada dalam pengawasan teknis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

Anwar Hafid mengatakan ruas jalan Buleleng–Matarape selama ini belum mendapat penanganan optimal karena keterbatasan anggaran. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

BACA JUGA  Faizal Ikuti Rakor Persiapan Kunker IKN

Skema kemitraan serupa sebelumnya juga telah diterapkan pada pembangunan ruas jalan Boladangko–Banggaiba di Kabupaten Sigi sepanjang 60 kilometer melalui dukungan CSR PT Anugerah Lestari Power dalam Program BERANI Lancar.

Selain itu, Pemprov Sulteng juga telah menjalin kerja sama dengan 16 perusahaan tambang untuk memperbaiki ruas jalan provinsi Towi–Kolonodale dengan dukungan pendanaan CSR sekitar Rp355 miliar. Proyek tersebut dijadwalkan memulai tahap groundbreaking pada 1 Juli 2026.

“Pembangunan jalan Towi–Kolonodale itu dikerjakan sendiri secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang di daerah itu. Sedangkan Pemprov hanya mengawasinya dan menerima hibah sebagai aset setelah selesai dikerjakan oleh konsorsium perusahaan tersebut,” kata Anwar Hafid.

Sementara itu, Kepala Dinas Binatarung Sulteng, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa pola gotong royong membuat beban pembangunan menjadi lebih ringan bagi masing-masing perusahaan.

BACA JUGA  Kementan Gelontorkan Rp412 Miliar ke Sulteng untuk Perluasan Sawah

Menurutnya, jika seluruh perusahaan berpartisipasi, maka setiap perusahaan hanya bertanggung jawab menangani sekitar satu kilometer jalan dengan kebutuhan anggaran rata-rata Rp5 miliar.

Seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan dukungan terhadap program perbaikan jalan provinsi melalui skema CSR. Di antaranya PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, dan sejumlah perusahaan tambang lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh perusahaan pemegang IUP, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ruas jalan Buleleng–Matarape.