Madika, – Seluruh jajaran eksekutif di lingkup Provinsi (Pemprov) (Sulteng) diimbau agar sungguh-sungguh dalam menangani .

Hal itu diungkapkan langsung Ketua Sulteng, Dr Hj. Nilam Sari Lawira, saat menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja, Jumat (14/01/2022).

Diakuinya, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, Sulteng terus mendorong dan berupaya mengoptimalkan pemantauan serta evaluasi terhadap pelbagai kegiatan vaksinasi.

Pihaknya juga akan menelaah laporan BPK terkait penyelenggaraan vokasi berbasi kerja sama industri. Dengan tujuan dapat memberikan saran dan masukan kepada gubernur untuk menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

BACA JUGA  DPRD Imbau Masyarakat Tidak Takut Divaksin

Ia juga mengatakan, keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021 mengalami perubahan pada postur APBD, karena adanya kebutuhan yang urgen sehingga berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Bahkan dampaknya terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, Slamet Riyadi, mengatakan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas upaya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021.

“Penyerahan LHP hari ini merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab BPK dalam mengemban amanat UUD 1945 dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat,” katanya.

Ia mengatakan, BPK mampunyai kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dan kepada bupati dan wali kota.

BACA JUGA  Novalina: Literasi Digital Penting Bagi Perempuan

“Kami mohon kerja sama gubernur dan para bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam laporan hasil pemeriksaan yang baru saja kami serahkan,” pungkasnya. (Sob)