Perbaikan Jalan Provinsi di Bangkep Belum Pasti

Madika, Palu Palu – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Sonny Tandra didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Zainal Abidin Ishak menerima kunjungan konsultasi dari Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

Kunjungan Konsultasi itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Muhammad Hata Maina, dan anggota Komisi lainnya Burhan Alelaga dan Alaman Ajula, konsultasi tersebut diteriama diruang sidang utama DPRD, Rabu 25 Mei 2022.

Dalam konsultasi tersebut ketua komisi II DPRD Kabupaten Bangkep mengatakan, tujuan mereka datang adalah menindaklanjuti hasil rapat kerja komisi II terkait peningkatan jalan provinsi Ruas Jalan Sanyong Seasa sepanjang 40 KM dan Salakan Sambiut sepanjang 63 KM.

Menurutnya, dua ruas jalan ini merupakan jalan provinsi yang mana keadaanya saat ini sudah rusak parah, sehingga untuk melaluinya membutuhkan waktu yang lama.

Dalam kesempatan itu juga Ketua Komisi II juga menyampaikan pelabuhan/dermaga yang ada dikabupaten Bangkep juga membutuhkan perhatian.

Pasalanya jika tidak diperbaiki, maka dermaga tersebut akan rubuh karena kondisi tiang penyangga dermaga sudah pisah. Tambahnya bahwa dermaga tersebut dibangun tahun 1999 yang mana sampai hari ini belum ada perbaikan

Menanggapi hal itu Ketua Komisi III menyampaikan bahwa selama dua tahun ini betul bahwa anggaran APBD itu direfocusing dalam untuk penanggulangan Covid-19

“Kami khusunya komisi III sudah membagi dana APBD itu seadil mungkin, kami dengan teman-teman sudah berjuang sedemikian mungkin hanya saja kenyataanya dananya terbatas,” kata Sonny Tandra.

Ditahun 2023 nanti program Gubernur Sulawesi Tengah yakni pendidikan gratis bagi SMA/SMK sederjat se Sulawesi Tengah, jika dihitung dana yang dibutuhkan mencapai Rp90 miliar, belum lagi menghadapi Pilkada serentak 2024 sehingga uang yang dipakai adalah dana APBD tahun 2023, belum ditambah lagi setelah gempa bumi dan tsnuami yang menerjang Palu, salah satu ikon Sulawesi Tengah yakni pembangunan masjid agung membutuhkan dan Rp 200 miliar sampai Rp400 miliar, karena itu beban APBD pada tahun 2023 sangatlah berat.

Sonny Tandra mengigatkan semoga apa yang disampaikan ke Komisi III kali ini sudah menjadi skala prioritas di kabupaten, olehnya hal ini harus sudah disampaikan saat musrembang jika ini menjadi prioritas.

Gubernur mempunyai program Rp100 miliar perkabupaten itu dikucurkan tidak dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk program olehnya apakah usulan ini sudah dimasukkan skala prioritas sehingga bisa diperjuangakan sama-sama.

“Kami juga berupaya bahwa usulan baik jalan dan pelabuhan agar bisa didanai oleh APBN, sebab melihat anggaran yang ada di APBD Sulawesi Tengah sangat tidak mungkin,” katanya.

“Semoga pendapatan daerah kita pasca pandemi ini meningkat sehingga usulan uslan tersebut bisa direalisasikan,” lanjutnya.(win)