Madika, Palu – Guna merampungkan materi Rancangan peraturan daerah () inisiatif tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengandeng Badan Nasional (BNN) Palu untuk menyusun materi .

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala BNN, AKBP Baharuddin. Sejumlah saran disampaikan agar dapat masuk dalam diantaranya, bagaimana kewajiban pejabat OPD, DPRD dan lainnya untuk melakukan pemeriksaan urine 2 kali setiap tahunnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Palu, Farden Saino, mengaku, pertemuan merupakan bentuk keseriusan DPRD untuk mematangkan materi dari Ranperda Inisiatif tersebut.

“Karena ini sudah masuk dalam Raperda inisiatif skala prioritas pertama, kami akan segera tindak lanjuti untuk segera di lakukan penyusunan Raperda dan pembahasannya,”kata Farden, usai melakukan pertemuan, Selasa (26/01/2021).

BACA JUGA  Pemkab dan DPRD Sigi Sepakati Rancangan Awal RPJMD

Pembentukan satgas juga diharapkan ketika Ranperda tersebut telah disahkan menjadi produk hukum. Dengan harapan, angka penyebaran dan pengguna dapat lebih ditekan.

Hal itu juga bertujuan agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam memerangi , sebab penyelesaian masalah tidak dapat bertumpu pada satu lembaga.

“Mendorong kampung Bersinar (Bersih dari ), juga menjadi saran mereka. Apa yang menjadi saran dan masukan dari pertemuan akan kami akomodir,”lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Mutmainnah Korona yang hadir dalam pertemuan mengaku, komunikasi langsung seperti ini perlu dibangun dengan lembaga terkait. Agar nantinya dalam proses penerapan Perda tersebut, seluruh pihak dapat bersinergi.

Dijelaskan juga, pada masa persidangan tahun 2021 sendiri, DPRD mengusulkan 3 Ranperda inisiatif. Dua diantaranya telah disetujui untuk dibahas pada APBD murni.

BACA JUGA  DPRD Sulteng Uji Publik Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

“Untuk Ranperda Pendapat Asli Daerah (PAD) burung walet kemungkinan dibahas di APBD ,”pungkasnya.(Sob)