Madika, Palu – Kota Palu melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan () terkait masalah pembangunan sekolah dasar (SD) yang belum tuntas likuifaksi.

Konsultasi pembangunan SD tersebut dipimpin langsung , Armin bersama Wakil Ketua I Erman Lakwana serta anggota Komisi A, .

Dalam konsultasinya, menjelaskan ada salah satu SD yang menjadi fokus utama perhatian mereka yakni SD Inpres Perumnas Balaroa.

Setelah lima tahun , SD tersebut masih menempati gedung darurat yang berada di atas lahan milik warga.

Ironisnya, bangunan sekolah itu kerap kali dikeluhkan oleh para siswa-siswis karena sering mengalami kebanjiran ketika musim hujan.

BACA JUGA  Lantik Sayap Pemuda Sulteng, Hary Tanoesoedibjo Optimis Perindo Menang di Sulteng

“Melihat masalah yang dihadapi oleh SD Inpres Perumnas Balaroa dan sembilan SD lainnya yang rusak atau hilang akibat bencana. Kota Palu berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini dan mengupayakan langkah-langkah utama dalam percepatan pembangunan SD pada tahun 2023 ke Kementeria.” Kata Mutmainah dalam keterangan tertulisnya.

Lanjut Mutmainah, di tahun 2023, alokasi dana pembangunan SD telah dianggarkan melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat percepatan pembangunan sekolah, terutama terkait lahan dan legalitas pembangunan.

“Fokus utama dari upaya ini adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai . Diharapkan dengan kerja sama yang kuat antara DPRD Kota Palu dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembangunan SD pasca bencana dapat segera terealisasi pada tahun 2023.” Harap Mutmainah.

BACA JUGA  SD Nurul Islam Terlantar dan Butuh Perhatian Serius Pemkot Palu

Sementara Ketua DPRD Palu, Armin menjelaskan, dari hasil konsultasi ada sejumlah poin penting untuk segera ditindaklanjuti, terutama terkait penyediaan lahan.

“Terkait masalah lahan, saya sudah koordiasi dengan Sekertaris Kota. Menurut mereka saat ini Pemkot Palu tengah mengupayakan untuk sekolah,” kata Armin.

Lanjut Armin, pembangunan sekolah layak pasca bencana telah menjadi prioritasnya untuk segera diselesaikan.

Menurutnya, janji itu juga telah disampaikan kepada para pengurus SD Inpres Balaroa beberapa saat peringatan bencana likuifaksi dan gempa bumi.

“Pembangunan sekolah ini sudah menjadi hal prioritas untuk kami suarakan di DPRD. Dan saya sudah sampaikan langsung ke pengurus sekolah,”tandasnya.

Dalam konsultasi, romobongan DPRD diterima langsung oleh perwakilan Dirjen Sekolah Dasar.

BACA JUGA  Fraksi Hanura Abstain Dalam Pengambilan Keputusan Tatib DPRD Palu

Penulis : Redaksi