Madika, – Kepolisian Resort (Polres) telah mengirim surat panggilan kepada tiga dalam kasus korupsi pengadaan alat website desa di .

Kasatreskrim , Iptu Asep Prandi, membenarkan hal ini saat dihubungi pada Jumat (8/9/23).

“Ketiganya telah menerima surat panggilan , dan kami akan mengundang teman-teman media untuk pengumuman selanjutnya,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai siapa yang menerima surat panggilan , Iptu Asep menegaskan, enggan menyampaikan dan mengaku akan mengumumkan secara bersama-sama dihadapan awak media.

Program pengadaan Website desa ini dinilai tidak transparan yang didanai oleh Dana Desa (DD) tahun 2019, serta memiliki sejumlah masalah dan belum menjadi prioritas berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan .

Diduga kuat bahwa CV. Mardiana Mandiri Pratama (MMP) direkomendasikan oleh pejabat kepada beberapa kepala desa agar program website dianggarkan di desa masing-masing. Selain itu, anggaran pengadaan perangkat lunak website yang dikeluarkan oleh masing-masing desa dianggap terlalu besar, berkisar antara 49 hingga 54 juta rupiah per-Desa.

BACA JUGA  Kasus Dugaan Korupsi TTG Donggala Naik ke Tahap Penyidikan

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa desa yang mengadakan website, ditemukan bahwa pengadaan hanya dilakukan oleh satu perusahaan, meskipun anggarannya melebihi 10 juta.

Hal ini melanggar peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

Selain itu, ada pelanggaran terhadap UU nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena hanya satu perusahaan, yaitu CV. Mardiana Mandiri Pratama (MMP), yang terlibat dalam pengadaan website tanpa melalui proses penawaran.

Penulis : Qila

BACA JUGA  Hyundai Kian Dekat dengan Konsumen